BANDUNG BARAT, POSKOTA.CO.ID - Massa yang tergabung dalam Gabungan Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) berunjuk rasa di tiga lokasi berbeda, Senin 13 Oktober 2025.
Aksi dimulai di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, lalu berlanjut ke Kantor Bupati dan Gedung DPRD KBB. Bahkan, hingga sore hari, mereka masih bertahan di depan Gedung DPRD KBB.
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, serta penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Koordinator aksi di lingkungan Pemda KBB, Asep Herna, menilai praktik mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di KBB sarat kepentingan politik.
Baca Juga: Bupati Bandung Barat Tegas Tegakan Aturan dan Bersih-Bersih ASN
"Bukan lagi meritokrasi yang dipakai, tetapi kedekatan, uang, dan tekanan. Banyak pejabat profesional tersingkir tanpa dasar yang jelas," tegas Asep dalam orasinya.
Selain itu, massa menuding adanya dugaan permainan anggaran dalam sejumlah proyek fisik dan program sosial. Mereka mendesak aparat penegak hukum membongkar indikasi penyimpangan yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat daerah.
Koordinator aksi di Kejati Jabar, Agus Satria, menegaskan pihaknya mendesak Kejati turun tangan secara serius, bukan sekadar menerima laporan masyarakat tanpa tindak lanjut.
"Intinya kami minta Kejati membuka kembali laporan-laporan lama yang belum ditindaklanjuti. Jangan biarkan kasus korupsi di KBB terus menguap," ungkapnya.
Menurut dia, lemahnya pengawasan internal turut memperburuk tata kelola pemerintahan di KBB. Inspektorat disebut hanya berperan sebagai “stempel legalitas”, bukan lembaga pengawas yang menjamin integritas.
Aliansi juga menyoroti kondisi birokrasi yang dinilai kehilangan arah. Jabatan strategis disebut diisi bukan berdasarkan kompetensi, melainkan loyalitas politik.
"Akibatnya, pelayanan publik dinilai menurun dan program pembangunan tak tepat sasaran," tambahnya.
Baca Juga: DPRD Bandung Barat Minta Audit Teknis dan Pendampingan Gratis untuk Pengelola Pesantren
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi mendesak Kejati Jabar memanggil dan memeriksa pejabat yang diduga terlibat dalam praktik mark-up anggaran, suap jabatan, dan permainan proyek. Mereka juga meminta transparansi penanganan kasus kepada publik.
Massa menegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Jika Kejati tidak menindaklanjuti tuntutan, mereka berjanji akan melanjutkan laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, serta menyiarkan gerakan ini ke media nasional.
"Birokrasi harus bersih korupsi harus dihukum. Bandung Barat harus diselamatkan," teriak para peserta aksi.
Aliansi menilai, gerakan ini adalah peringatan keras bagi para pejabat di KBB agar tidak main-main dengan amanah rakyat.
"Ketika rakyat sudah bersuara, tidak ada kekuasaan yang mampu membungkam," tuturnya.
