JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyoroti pentingnya fasilitas pencegahan kebakaran di kawasan padat penduduk, menyusul kebakaran besar di Kelurahan Tangki, Taman Sari, Jakarta Barat, pada Minggu, 28 September 2025.
Ima menekankan pentingnya ketersediaan hydrant di titik-titik rawan kebakaran, namun harus didukung adanya sumber air yang memadai.
"Mungkin hydrant ya, cuma memang kondisinya juga harus ada titik-titik air yang mensupport," ujar Ima kepada wartawan, Selasa, 30 September 2025.
Ia menambahkan, pemasangan hydrant harus didukung kajian teknis agar berfungsi optimal saat terjadi kebakaran.
“Memang harus di-crosscheck terlebih dahulu, kira-kira cocoknya hydrant atau APAR,” ucapnya.
Baca Juga: Pemprov Jakarta Bantu Warga Tamansari Korban Kebakaran Urus Surat Tanah
Selain itu, Ima menekankan penguatan gerakan APAR di tingkat RT sebagai solusi cepat sebelum petugas damkar tiba.
“Cuma gerakan APAR di satu RT 1 memang harus terus dijalankan, apalagi khususnya di kondisi yang padat penduduk,” ungkapnya.
Dampingi Warga
Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kawasan padat penduduk di Kelurahan Tangki yang dilanda kebakaran hebat.
Ia memastikan Pemprov Jakarta akan hadir membantu warga, terutama terkait rumah dan dokumen kepemilikan.
"Yang sekarang yang harus ditangani adalah rumah-rumah yang terdampak. Rumah di sini sebagian adalah HGB, SHM, yang dulu mereka ikut program Prona pada tahun 2018," ucap Pramono, Selasa, 30 September 2025.
"Saya akan mendalami ini dan mungkin pemerintah Jakarta harus hadir untuk membantu penanganan rumah-rumah yang sebagian terbakar," lanjutnya.
Terkait dokumen yang ikut hangus terbakar, Pramono memastikan hal itu tidak menjadi masalah besar.
"Jadi karena semua surat ini kan pemerintah Jakarta pasti punya file-nya. Karena ini programnya program Prona dulu, baik itu HGB maupun SHM-nya. Pasti nanti saya minta untuk mereka didampingi untuk surat-menyuratnya. Ada semua pasti," ujar dia.
Mengenai opsi relokasi sementara, keputusan akan diambil melalui koordinasi dinas terkait bersama warga terdampak.
Baca Juga: Update Kebakaran di Tamansari Jakbar: Hanguskan 400 Rumah, 1.129 Jiwa Terdampak
"Nanti biar dinas terkait berkoordinasi dengan para korban, ya. Karena memang ini kan baru satu-dua hari dan saya yakin bahwa mereka kebanyakan masih pengin tinggal di sini. Karena bagaimanapun mereka merasa ini menjadi bagian dari keluarganya," ungkap Pramono.
Ia menambahkan, warga yang ingin relokasi ke rumah susun tetap dimungkinkan.
"Ya, kalau (para korban) minta rusun tentunya sebenarnya lebih baik," ujarnya.
Pramono menegaskan, kondisi Tangki berbeda dengan kebakaran di lokasi lain karena sebagian besar warga memiliki bukti kepemilikan rumah.
"Jadi daerah ini berbeda dengan daerah lain. Yang kebakar selama ini kan tidak ada surat-suratnya. Kalau di sini hampir sebagian besar punya surat-surat. Dulu ada program Prona tahun 2018. Sehingga pasti mereka akan minta untuk bertahan di sini," katanya.
Pemprov juga menaruh perhatian khusus pada lansia dan balita korban kebakaran. Banyak warga yang mengeluhkan kebutuhan mendesak seperti popok bayi.
"Untuk balita yang terdampak, tadi saya sudah berkomunikasi. Sekarang sih, kalau sekarang sudah ada, ya. Kalau memang kemarin belum ada. Tapi untuk balita dan sebagainya, keluhan yang paling utama pampers, popok, dan sebagainya," ucapnya.
Baca Juga: Kebakaran Ratusan Rumah di Tamansari Jakbar, DPRD Desak Penyelidikan Mendalam
Pramono menekankan Pemprov Jakarta akan terus mendampingi warga dalam pemulihan pasca kebakaran, mulai dari kebutuhan dasar hingga kepastian status hukum lahan dan bangunan.
Ia meminta jajaran Balai Kota hadir langsung di tengah masyarakat.
"Tadi banyak sekali, terutama yang mohon maaf, ibu-ibu yang sudah sepuh, yang seperti inilah yang kemudian menjadi perhatian pemerintah Jakarta pada saat hari ini supaya yang seperti ini tidak, apa ya, memberikan selain mereka sedang kesusahan, maka kami akan meminta bahwa balai kota hadir di tempat ini," ujar Pramono.
Program Pemprov
Pramono Anung memastikan program “satu RT satu APAR” (Alat Pemadam Api Ringan) yang dicanangkan Pemprov DKI masih berjalan hingga saat ini.
Namun, efektivitas program menghadapi tantangan serius ketika kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat.
“Berjalan (program satu RT satu APAR). Hanya memang dalam kondisi seperti ini, apalagi yang kebakar kan kebanyakan plastik, sampah, dan sebagainya, ya pasti enggak terkejar,” ucap Pramono.
Ia menambahkan, kecepatan api di kawasan padat seperti Tangki dipicu oleh angin kencang. “Kemarin saya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Damkar, apinya itu cepat sekali karena angin,” ujar Pramono.
Terkait wacana penambahan hidran untuk memperkuat sistem pencegahan kebakaran, Pramono menyebut hal itu memungkinkan dilakukan. Menurutnya, ketersediaan air di wilayah Tangki cukup memadai sehingga tidak ada hambatan teknis.
Baca Juga: Korban Kebakaran Taman Sari Dapat Bantuan Logistik dan Makanan Siap Saji
“Di sini airnya cukup. Jadi enggak ada masalah dengan air,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pramono resmi menandatangani Peraturan Gubernur (Pergub) tentang program "Satu RT Satu APAR". Kebijakan ini diambil sebagai upaya mengantisipasi dan menangani kejadian kebakaran lebih cepat di wilayah padat penduduk.
Program menargetkan setiap rukun tetangga (RT) memiliki satu APAR paling lambat Agustus 2025.
“Saya barusan menandatangani Pergub tentang APAR. Mudah-mudahan pada Agustus ini setiap RT punya satu APAR,” kata Pramono, Senin 9 Juni.
Dengan APAR di setiap RT, Pemprov Jakarta berharap warga bisa menangani kebakaran awal secara mandiri sebelum tim damkar tiba.
“Kalau ada kejadian seperti ini maka bisa cepat ditangani karena Kapuk Muara ini daerah padat, begitu terbakar merembetnya cepat sekali,” lanjutnya. (cr-4)
