Trubus menekankan, filosofi dasar dari KTR sebenarnya adalah menciptakan kawasan bebas asap rokok, bukan semata-mata melarang aktivitas merokok di semua tempat makan.
Diterapkan Fleksibel
Oleh karena itu, aturan tersebut sebaiknya diterapkan dengan fleksibel, agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Pemprov DKI seharusnya tidak menerapkan KTR ini secara ketat, jadi lebih fleksibel saja. Karena di dalam aturan pun sebenarnya filosofinya kawasan tanpa rokok," ujarnya.
"Tapi kalau warteg dipaksa untuk menyediakan ruang merokok, itu repot. Ruangannya kecil, banyak yang hanya sewa ruangan kecil,” kata Trubus.
Trubus mencontohkan luas area warteg yang biasanya terbatas, mustahil untuk menyediakan area khusus merokok seperti halnya restoran besar.
“Kalau jenis warteg Kharisma, misalnya, itu kan jumlahnya paling banyak. Tapi kalau disuruh menyediakan tempat rokok, jelas nggak sanggup. Karena ruangannya kecil, ukurannya terbatas,” ujarnya.
Baca Juga: Pansus Pastikan Raperda Kawasan Tanpa Rokok Jakarta Tidak Rugikan Pedagang Kecil
Menurutnya, Pemprov DKI harus benar-benar mempertimbangkan urgensi penerapan KTR agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat menengah ke bawah.
Pasalnya, warteg merupakan salah satu tulang punggung konsumsi harian bagi pekerja dengan penghasilan terbatas.
“Menurut saya ini harus menjadi perhatian dari Pemprov sendiri, apakah urgent atau tidak mengenai KTR ini. Jangan sampai aturan KTR ini justru berdampak ke masyarakat bawah, masyarakat menengah ke bawah, masyarakat kecil,” ungkap Trubus.
Trubus meminta agar DPRD dan Pemprov lebih mendengarkan masukan dari pelaku UMKM sebelum memutuskan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan keberlangsungan usaha mereka.
“Intinya, aturan ini harus dipertimbangkan matang. Jangan sampai semangat menjaga kesehatan justru memberatkan rakyat kecil,” ujarnya. (cr-4)
