Dikatakan Ujang, dalam keadaan bingung tersebut, dirinya dan istri, bahkan putrinya terpaksa memutuskan melangsungkan akad nikah, dengan tujuan taaruf. Namun ternyata dalam prosesnya tidak sesuai yang diharapkan.
"Mau (akad nikah) itu dasarnya taaruf, maksud saya dan keluarga juga begitu. Dari awal juga mau dasarnya taaruf. Prosesnya itu bukan sekali proses ijab terus langsung jadi, gitu," ungkapnya.
Ternyata, putri Ujang mendapat kekerasan dari suaminya yang merupakan WN Arab Saudi. Berbagai upaya telah dilakukan keluarga agar sang anak yang dibawa ke Arab Saudi bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan baik.
Dalam hal ini, pemerintah mencoba melakukan intervensi melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat untuk melakukan pembatalan pernikahan agar WNI itu bisa kembali ke tanah air.
JPN Kejari Jakarta Barat bertindak sebagai penggugat berdasarkan kuasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Hendri Antoro, diwakili Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Anggara Hendra Setya Ali beserta tim.
Kejari Jakarta Barat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan berdasarkan Staatsblad 1922 Nomor 522, Pasal 123 Ayat (2) HIR, serta Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 30C huruf F UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Dalam perkara ini, JPN bertindak untuk melindungi kepentingan umum, khususnya korban yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus perkawinan rekayasa.
Baca Juga: Gadis 15 Tahun Dieksploitasi di Bar Jakarta hingga Hamil, 10 Orang jadi Tersangka
Permohonan pembatalan diajukan berdasarkan informasi dari Atase Hukum KBRI Riyadh yang mengindikasikan adanya dugaan TPPO, di mana korban WNI diduga dieksploitasi oleh pasangannya.
Kepala Kejari Jakarta Barat Hendri Antoro menyampaikan, keluarga korban berharap korban dapat dipulangkan ke Indonesia.
"Dan ini saya ingin sampaikan, kami JPN ingin sampaikan bahwa tidak semata-mata pembatalan perkawinan yang penting, tetapi bahwa pembatalan perkawinan ini nanti akan kami komunikasikan, koordinasikan dengan lembaga atau instansi terkait untuk bisa membawa pulang satu insan bangsa kita, seorang WNI perempuan yang sekarang ada di Saudi," kata Hendri, Jumat, 15 Agustus 2025.
Menurutnya, sesuai UU yang berlaku di Arab Saudi, selama masih ada ikatan perkawinan dengan lelaki Saudi, WNI tidak bisa dipulangkan kecuali ikatan perkawinan tersebut diputuskan terlebih dahulu.
