POSKOTA.CO.ID - Gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil pada akhir Agustus 2025 turut melibatkan sejumlah influencer dan publik figur.
Mulai dari Soleh Solihun, Vincent Rompies, Andovi da Lopez dan lain sebagainya mengunggah tuntutan tersebut di story Instagram pribadinya
“Lihat betapa kompak dan kerennya masyarakat Indonesia udah ada yang bikin website buat pantau tuntutan 17+8,” kata Andovi dalam unggahan Instagram pribadinya.
Selain Andovi, influencer Jerome Polin pun turut menyuarakan tuntutan tersebut.
Baca Juga: Viral 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri, Ini Isinya
“Ini adalah tuntutan dari kami semua rakyat Indonesia. Sudah dirangkum dan didetailkan 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang lengkap dengan deadline. Kami menunggu, buktikan suara rakyat didengar,” ujar Jerome Polin.
17+8 Tuntutan Rakyat ini seketika viral dan menjadi perbincangan publik. Banyak juga yang sepakat dengan tuntutan tersebut serta menyebarluaskannya agar diketahui oleh lebih banyak orang.
Isi 17 Tuntutan Rakyat
Daftar awal berisi 17 poin tuntutan yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR.
Beberapa menyoroti isu hak asasi manusia, transparansi DPR, serta perlindungan buruh.
Baca Juga: Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Kota Bekasi, Ini 8 Tuntutan Demonstran
Berikut isi 17 tuntutan rakyat yang diberikan jangka waktu hingga 5 September 2025, yaitu:
- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
- Tangkap dan adili secara transparan aparat yang melakukan kekerasan.
- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
- Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
- Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
