BEKASI TIMUR, POSKOTA.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Perlawanan Rakyat Bekasi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Bekasi pada Senin, 1 September 2025.
Dalam aksi tersebut, demonstran menyampaikan delapan tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota Bekasi dan stakeholder terkait.
Koordinator lapangan, Hafiz Azril Nasution, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan naskah akademik berisi delapan tuntutan sebagai dasar gerakan mereka.
“Sebagai Dewan Perlawanan Rakyat Kota Bekasi, kami menuntut Pemkot Bekasi dan stakeholder lainnya untuk membentuk peraturan yang jelas bagi kesejahteraan rakyat,” kata Hafiz dalam orasinya, Senin, 1 September 2025.
Baca Juga: Pelajar Asal Tigaraksa Tangerang Meninggal saat Demo di Jakarta, Sempat Dirawat Intensif
Ia menegaskan, delapan tuntutan itu antara lain mendesak pemerintah agar segera mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor, mengadili Kapolres dan Kapolri atas dugaan tindakan represif terhadap aktivis dan jurnalis, serta mengevaluasi kinerja Kabinet Merah Putih.
Selain itu, mereka juga menolak penggusuran tanah rakyat tanpa solusi, mendesak pendidikan dan kesehatan gratis diwujudkan di Bekasi, menuntut pengusutan tuntas kasus korupsi di daerah, serta menciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk perempuan dan anak.
Tak hanya itu, massa aksi juga meminta penghapusan segala bentuk pajak yang dinilai menindas rakyat.
Menurut Hafiz, tuntutan tersebut lahir dari kondisi rakyat yang dinilai belum diperhatikan secara serius oleh pemerintah.
“Saat ini banyak aktivis-aktivis dan jurnalis yang ditahan dan ditangkap semena-mena tanpa memperhatikan hak mereka. Padahal pendidikan dan kesehatan adalah kunci kesejahteraan sosial, politik, dan budaya,” ungkapnya.
Baca Juga: Antisipasi Demo, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan di Cimahi
