POSKOTA.CO.ID – Aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini di berbagai wilayah Indonesia soal tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) rasanya semakin memanas.
Berbagai tragedi telah terjadi sejak demo pertama kali dilakukan, yakni pada 25 Agustus 2025 lalu.
Salah satu tuntutan terbesar dalam demo ini ialah soal tunjangan DPR.
Merespons aspirasi publik, seluruh fraksi DPR RI menyatakan dukungan terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan. Bahkan, sebagian fraksi siap menghentikan fasilitas yang dinilai berlebihan.
Baca Juga: Harga Cabai-Bawang di Pasar Tradisional Stabil saat Musim Demo
Dilansir Poskota dari Instagram @dpr_ri, mulai dari Fraksi PDIP Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat, semuanya menegaskan komitmen untuk menyesuaikan fasilitas DPR agar lebih sesuai dengan kepatutan dan aspirasi rakyat.
Sikap dari parpol soal tunjangan DPR:
Dilansir Poskota melalui Instagram resmi @dpr_ri, berikut sikap para parpol:
PDIP: Fraksi PDIP melalui MH. Said Abdullah menyampaikan bahwa F-PDIP meminta penghentian tunjangan perumahan anggota DPR dan fasilitas lain yang dianggap berlebihan.
Gerindra: Ketua Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono, menegaskan Fraksi Gerindra siap meninjau ulang bahkan menghentikan tunjangan DPR yang dinilai mencederai kepercayaan rakyat.
Golkar: Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan fraksinya siap menyesuaikan fasilitas anggota DPR dan mendorong seluruh anggota DPR & DPRD agar bersikap, berbicara, dan berperilaku sesuai kepatutan.
