POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan serta pemulihan fasilitas publik pascademo yang terjadi beberapa hari lalu.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota Jakarta.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah keputusan strategis terkait perbaikan fasilitas umum, kebijakan transportasi, hingga jaminan ketersediaan pangan dan layanan pendidikan.
Dalam pernyataannya Gubernur Pramono menjelaskan bahwa sebanyak 32 halte TransJakarta terdampak kerusuhan, terdiri atas 4 halte rusak berat, 5 halte rusak sedang, dan 22 halte rusak ringan. Selain itu, satu pintu tol juga mengalami kerusakan.
Baca Juga: Khawatir Disusupi Provokator, Mahasiswa Cipayung Plus Bekasi Tunda Demo
"Seluruh halte yang dirusak telah mulai dibersihkan sejak Sabtu (30 Agustus 2025) dan akan segera diperbaiki. Target kami, halte yang mengalami kerusakan sedang maupun berat bisa selesai diperbaiki pada 8 atau 9 September mendatang," ujar Pramono.
Sejak 1 September 2025 pukul 05.00 WIB, seluruh rute TransJakarta di 14 koridor kembali beroperasi normal.
Sebagai langkah pemulihan dan bentuk pelayanan kepada warga, Pemprov DKI menetapkan kebijakan transportasi gratis untuk MRT Jakarta dan TransJakarta sejak 31 Agustus hingga 7 September 2025.
Gubernur Pramono memaparkan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur mencapai Rp51 miliar.
Baca Juga: 1.600 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Demo di Bogor
Rinciannya, kerusakan pada MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, kerusakan TransJakarta Rp41,6 miliar, CCTV dan fasilitas umum Rp5,5 miliar, serta Bank Jakarta Rp714 juta.
