Ketua DPR
- Gaji pokok: Rp5.040.000
- Tunjangan istri/suami: Rp504.000
- Tunjangan anak: Rp201.600
- Tunjangan jabatan: Rp18.900.000
- Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maks. 4 jiwa)
- Tunjangan PPh 21: Rp2.699.813
- Uang sidang: Rp2.000.000
- Tunjangan kehormatan: Rp6.690.000
- Tunjangan komunikasi: Rp16.468.000
- Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp5.250.000
- Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000
- Asisten anggota: Rp2.250.000
- Tunjangan perumahan: Rp50.000.000
- Total: Rp117.733.503 per bulan
Wakil Ketua DPR
- Gaji pokok: Rp4.620.000
- Tunjangan istri/suami: Rp462.000
- Tunjangan anak: Rp184.000
- Tunjangan jabatan: Rp15.600.000
- Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maks. 4 jiwa)
- Tunjangan PPh 21: Rp2.699.813
- Uang sidang: Rp2.000.000
- Tunjangan kehormatan: Rp6.450.000
- Tunjangan komunikasi: Rp16.009.000
- Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp4.500.000
- Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000
- Asisten anggota: Rp2.250.000
- Tunjangan perumahan: Rp50.000.000
- Total: Rp112.504.903 per bulan
Penghasilan Anggota DPR Biasa
Sementara itu, anggota DPR non-pimpinan juga memiliki komponen penghasilan yang tidak jauh berbeda.
- Gaji pokok: Rp4.200.000
- Tunjangan istri/suami: Rp420.000
- Tunjangan anak: Rp168.000
- Tunjangan jabatan: Rp9.700.000
- Tunjangan beras: Rp30.090 per jiwa (maks. 4 jiwa)
- Tunjangan PPh 21: Rp2.699.813
- Uang sidang: Rp2.000.000
- Tunjangan kehormatan: Rp5.580.000
- Tunjangan komunikasi: Rp15.554.000
- Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp3.750.000
- Bantuan listrik dan telepon: Rp7.700.000
- Asisten anggota: Rp2.250.000
- Tunjangan perumahan: Rp50.000.000
- Total: Rp104.051.903 per bulan
Fasilitas Tambahan di Luar Gaji
Selain komponen penghasilan rutin tersebut, anggota DPR juga mendapatkan berbagai fasilitas tambahan. Beberapa di antaranya:
- Biaya perjalanan dinas ke daerah sebesar Rp5.000.000 per hari.
- Uang representasi daerah Rp4.000.000 per hari.
- Fasilitas kredit mobil sebesar Rp70.000.000 per periode.
Dengan adanya tambahan tersebut, jumlah penghasilan seorang anggota DPR bisa lebih tinggi dibandingkan nominal gaji bulanan yang tercatat secara resmi.
Dari rincian di atas, jelas bahwa meski anggota DPR tidak benar-benar menerima Rp100 juta dari gaji pokok, tunjangan dan fasilitas lain membuat jumlah penghasilan mereka bisa mendekati bahkan melampaui angka tersebut.
