“Nggak boleh lagi hak-hak mereka diabaikan. Dan pihak PT juga berusaha kooperatif dan berkolaborasi dengan baik,” jelasnya.
Immanuel menyebut negara berkewajiban untuk membina perusahaan-perusahaan agar membayar pajak dan mensejahterakan buruh.
“Jangan sampai mereka nanti dipanggil, dan taunya di-PHK. Dipanggil, suruh tanda tangan yang bukan seharusnya mereka tanda tanganin. Ini tidak bisa lagi,” katanya. (CR-3)
