BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary menegaskan perlunya modernisasi angkutan kota (angkot) lebih ramah lingkungan, terintegrasi, dan berbasis aplikasi.
Menurutnya, langkah tersebut sebagai solusi untuk menekan tingginya biaya transportasi di Kota Bekasi sekaligus mengubah pola pikir warga agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Pemkot Bekasi harus memiliki satu moda transportasi modern yang ramah lingkungan, terintegrasi dan berbasis aplikasi. Hal itu bisa terealisasi kalau program ini dibunyikan di RPJMD 2025-2035. Paling cepat itu 2026, kalau wali kotanya memang serius,” kata Latu saat dikonfirmasi, Senin, 11 Agustus 2025.
Latu mengatakan, Komisi II DPRD Kota Bekasi telah merekomendasikan usulan ini dimasukkan dalam RPJMD. Setelah itu, baru dapat diturunkan ke RKPD untuk pelaksanaan teknis di tahun-tahun berjalan.
Baca Juga: Kota Bekasi Jadi Tuan Rumah Kualifikasi Voli Porprov XV/2026 Jawa Barat
Ia mengambil contoh program Jaklingko di Jakarta dan layanan Wara-wiri di Jakarta. Kedua moda tersebut berbasis aplikasi memiliki integrasi transportasi yang baik, dan berhasil menarik warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
“Jasa penyedianya sama. Mindset masyarakat yang tadinya pakai kendaraan pribadi bisa berubah ke transportasi publik. Kalau itu dilakukan, kemacetan di Kota Bekasi juga akan berkurang,” ucapnya.
Namun, ia mengakui kondisi angkot di Kota Bekasi masih jauh dari kata layak. Hampir 99 persen kendaraan dinilai tidak memenuhi standar untuk menjadi transportasi publik yang nyaman dan aman.
Latu mengatakan, meski Bekasi sudah memiliki Transpatriot dan Biskita, trayeknya masih terbatas dan belum didukung sistem feeder yang memadai.
Baca Juga: Sambut HUT ke-80 RI, Pemkot Bekasi Bagikan 11 Ribu Bendera Merah Putih
“Kalau mau naik Transpatriot kan butuh feeder. Feeder utamanya ya angkot. Makanya ketika angkotnya kami perbaiki, disempurnakan, ditingkatkan fasilitasnya, dan dikasih subsidi juga, itu jadi satu kesatuan,” ucap dia.
Ia menjelaskan, dengan sistem berbasis aplikasi, sopir angkot akan digaji sehingga tak perlu lagi mengejar setoran. Sistem ini dinilai akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus membuat pelayanan lebih tertib.
“Supir-supir angkot juga terfasilitasi, terbantu, dan merasa diperhatikan. Dia berhenti kejar setoran karena mereka digaji. Kami bisa duplikasi sistem dari Jaklingko atau Wara-wiri. Mana yang cocok, kami terapkan di Bekasi,” katanya.
Ia menilai tanpa integrasi penuh, subsidi besar sekalipun tidak akan mengubah pola pikir warga yang lebih memilih kendaraan pribadi.
Baca Juga: Jasad Bayi Perempuan Ditemukan dalam Kresek di Bekasi, Pelaku Masih Diburu Polisi
“Kalau ini semuanya terintegrasi, mereka bisa berpikir, untuk apa naik angkutan pribadi? Udah bensinnya mahal, masih macet-macetan. Mendingan naik angkutan umum. Pasti akan mengubah pola pikir masyarakat. Nah ini tantangan kami,” ujar dia. (CR-3)
