BEKASI, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary menegaskan perlunya modernisasi angkutan kota (angkot) lebih ramah lingkungan, terintegrasi, dan berbasis aplikasi.
Menurutnya, langkah tersebut sebagai solusi untuk menekan tingginya biaya transportasi di Kota Bekasi sekaligus mengubah pola pikir warga agar beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Pemkot Bekasi harus memiliki satu moda transportasi modern yang ramah lingkungan, terintegrasi dan berbasis aplikasi. Hal itu bisa terealisasi kalau program ini dibunyikan di RPJMD 2025-2035. Paling cepat itu 2026, kalau wali kotanya memang serius,” kata Latu saat dikonfirmasi, Senin, 11 Agustus 2025.
Latu mengatakan, Komisi II DPRD Kota Bekasi telah merekomendasikan usulan ini dimasukkan dalam RPJMD. Setelah itu, baru dapat diturunkan ke RKPD untuk pelaksanaan teknis di tahun-tahun berjalan.
Baca Juga: Kota Bekasi Jadi Tuan Rumah Kualifikasi Voli Porprov XV/2026 Jawa Barat
Ia mengambil contoh program Jaklingko di Jakarta dan layanan Wara-wiri di Jakarta. Kedua moda tersebut berbasis aplikasi memiliki integrasi transportasi yang baik, dan berhasil menarik warga untuk meninggalkan kendaraan pribadi.
“Jasa penyedianya sama. Mindset masyarakat yang tadinya pakai kendaraan pribadi bisa berubah ke transportasi publik. Kalau itu dilakukan, kemacetan di Kota Bekasi juga akan berkurang,” ucapnya.
Namun, ia mengakui kondisi angkot di Kota Bekasi masih jauh dari kata layak. Hampir 99 persen kendaraan dinilai tidak memenuhi standar untuk menjadi transportasi publik yang nyaman dan aman.
Latu mengatakan, meski Bekasi sudah memiliki Transpatriot dan Biskita, trayeknya masih terbatas dan belum didukung sistem feeder yang memadai.
Baca Juga: Sambut HUT ke-80 RI, Pemkot Bekasi Bagikan 11 Ribu Bendera Merah Putih
“Kalau mau naik Transpatriot kan butuh feeder. Feeder utamanya ya angkot. Makanya ketika angkotnya kami perbaiki, disempurnakan, ditingkatkan fasilitasnya, dan dikasih subsidi juga, itu jadi satu kesatuan,” ucap dia.
