Baca Juga: Obrolan Warteg: Bertambah Usia, Kian Bijak
“Tak sedikit yang berpendapat bahwa segala pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa harus diatur melalui undang – undang karena berimplikasi langsung kepada hak – hak rakyat,” kata Heri.
“Sepertinya soal rencana kenaikan PBB Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Pati sudah klir. Berita terkini menyebutkan bahwa rencana kenaikan PBB dibatalkan,” ujar mas Bro.
Seperti diberitakan, pengumuman pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-70 Kabupaten Pati, Kamis, 7 Agustus 2025.
Pembatalan kenaikan pajak ditegaskan lagi esok harinya. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan arahan dari pemerintah pusat, pemprov serta mendengarkan aspirasi warga dan tokoh masyarakat.
“Keputusan membatalkan kenaikan PBB patut kita apresiasi. Lebih baik mundur, ketimbang salah langkah. Lebih baik bertanya dan mendengarkan saran , ketimbang sesat di jalan,” ujar mas Bro.
“Ada pepatah mengatakan, orang bijak jika taat bayar pajak, pemimpin bijak, jika mau mendengarkan suara rakyat,” ujar Yudi. (Joko Lestari)
