"Kekuasaan memecah belah bangsa. Warga sipil yang buta kebenaran menistakan akal sehat dan mengawasi siapa pun yang kritis,” sambungnya.
Geisz melanjutkan dengan menyampaikan bahwa dalam 10 tahun terakhir, demokrasi Indonesia mengalami ‘kegelapan’ yang belum menunjukkan titik terang.
Ia menilai lembaga-lembaga negara yang semestinya menjadi pilar keadilan justru digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan suara-suara berbeda.
Baca Juga: Tokoh NU Tanggapi Abolisi Tom Lembong dari Prabowo: Jaksa Agung Harusnya Mundur, Gak Malu?
"Tom Lembong hanyalah satu dari sekian banyak korban lainnya yang ditarget oleh kekuasaan," kata Geisz.
Geisz juga menyatakan bahwa dirinya bersama masyarakat sipil lainnya akan terus melawan ketidakadilan.
"Kami menolak untuk diam. Kami menolak bersikap fatalistik, pasrah dan membiarkan semua terjadi begitu saja. Dengan berbagai latar belakang yang berbeda kami cuma punya satu kata: Lawan, lawan, dan lawan,” tuturnya.
Tanpa menyebut nama lembaga atau individu secara eksplisit, Geisz menegaskan bahwa persatuan sejati hanya bisa terwujud jika keadilan ditegakkan untuk semua warga negara, bukan hanya menjadi slogan kosong.
"Cukup sudah pengkerdilan Mahkamah Konstitusi menjadi alat dinasti, cukup sudah lembaga penegak hukum menjadi alat kekuasaan untuk memenjarakan setiap orang yang memilih untuk bersikap kritis,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Geisz mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan tidak menyerah pada berbagai bentuk ketimpangan.
"Jangan bicara persatuan bila segala ketimpangan di depan mata, persatuan tak akan terwujud bila penegakan hukum hanya diarahkan kepada yang berbeda, namun melindungi mereka yang berada di ketiak kekuasaan,” ujarnya.
.jpg)
