JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - DPRD Jakarta meminta program Kartu Janda Jakarta (KJJ) dikaji supaya disalurkan tepat sasaran.
"Namun, agar kebijakan bisa benar-benar tepat guna dan tepat sasaran, tentu harus diawali dengan kajian yang mendalam," kata Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qalbina kepada Poskota, Rabu, 30 Juli 2025.
Elva menyebut, pihaknya akan terus menampung usulan-usulan baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta wajib melakukan kajian menyeluruh terlebih dahulu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta 2024, garis kemiskinan di Jakarta per Maret 2025 berada diangka pengeluaran Rp852.768.
Baca Juga: Dinsos Jakarta Anggarkan Rp789 Miliar untuk Bansos
"Baik terhadap kebutuhan kelompok sasaran, tumpang tindih dengan program sosial yang sudah ada seperti Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, maupun efektivitas intervensinya," ujarnya.
Menurutnya, jika solusi yang diberikan kepada kepala rumah tangga perempuan berstatus cerai dan tidak bekerja hanya dalam bentuk bantuan sosial tunai Rp300 ribu per bulan, tentu tidak akan menjawab akar permasalahan kemiskinan tersebut.
"Apalagi, mayoritas rumah tangga di Jakarta memiliki 2–4 anggota keluarga. Maka, bisa dipastikan bahwa dengan penghasilan atau bantuan sebesar itu, mereka tetap akan berada di bawah garis kemiskinan," tuturnya.
Selain itu, ia menyatakan, pihaknya juga menekankan pentingnya penggunaan istilah yang netral dan tidak memperkuat stigma.
Baca Juga: Pengamat Nilai Sebut Kartu Janda Jakarta Tumpang Tindih dengan Bansos
"Nama seperti “Kartu Janda Jakarta” bisa memunculkan stereotip atau diskriminasi terhadap perempuan. Banyak lembaga juga sudah mengingatkan soal ini," ujar dia.
.jpg)
