POSKOTA.CO.ID - Polemik pengenaan pajak hiburan sebesar 10 persen pada fasilitas olahraga permainan, terutama padel yang tengah viral, memicu respons dari DPRD DKI Jakarta.
Kebijakan ini menuai pro-kontra di masyarakat, khususnya di kalangan penggemar olahraga yang menganggap pungutan tersebut memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Ketua Komisi C DPRD DKI, Dimaz Raditya, menanggapi hal ini dengan mengusulkan penundaan penerapan kebijakan pajak hiburan fasilitas olahraga permainan tersebut.
Langkah ini dinilai perlu untuk memberi ruang bagi pemulihan ekonomi sekaligus menjaga minat masyarakat dalam berolahraga. "Nanti akan saya bicarakan dulu ke Bu Lusi sebagai Kepala Bapenda, apakah tepat untuk diperlakukan sekarang," ujarnya pada, Minggu, 13 Juli.
Baca Juga: Olahraga Padel Dikenakan Pajak, DPRD Jakarta: Pemprov Jangan Terburu-buru
Usulan Penundaan: Pertimbangan Ekonomi dan Kesehatan
Dimaz menyatakan, langkah ini perlu dibahas lebih lanjut dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusi.
“Nanti akan saya bicarakan dulu ke Bu Lusi sebagai Kepala Bapenda, apakah tepat untuk diperlakukan sekarang,” ujarnya pada Minggu 13 Juli.
Ia menekankan, melemahnya daya beli masyarakat dan pentingnya dukungan terhadap aktivitas olahraga menjadi alasan utama.
“Pada saat nanti sudah membaik, daya beli masyarakat sudah membaik, baru lah kita pajakin. Saya juga belum tahu potensi dari pendapatan pajak dari olahraga ini berapa persen,” tambah politisi Fraksi Golkar tersebut.
Baca Juga: Lapangan Padel Dikenai Pajak 10 Persen, Ini 21 Olahraga Lain yang Juga Dipajaki
Dasar Hukum dan Fleksibilitas Penerapan
Meski pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021, Dimaz menegaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan menentukan waktu penerapannya.
“Perda 1/2024 itu sudah ada. Cuma kan keputusan untuk mulai dipajaki atau enggak tergantung dari pemerintah daerah sendiri,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan tidak hanya berfokus pada padel yang sedang tren, melainkan mempertimbangkan seluruh sektor olahraga permainan.
“Kita melihat masih banyak tempat-tempat olahraga yang masih sepi pengunjung ya, bukan cuman padel doang. Dari mulai futsal, mini soccer, lapangan bola, bulu tangkis, semuanya kena pajak semua nanti,” paparnya.
Baca Juga: Fasilitas Olahraga Padel Dikenakan Pajak 10 Persen, PBPI: Harusnya Dibicarakan Dulu ke Kita
Pro-Kontra Pajak Padel
Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung membantah anggapan bahwa pajak padel muncul karena olahraga ini viral.
Kebijakan ini merujuk pada UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Perda DKI No. 1/2024, yang mencakup 21 cabang olahraga komersial, termasuk tenis, bulutangkis, dan yoga.
“Bulu tangkis saja kena, billiard juga kena, tennis juga kena, renang juga kena. Masa ini (padel) nggak kena?” tegas Pramono. Berbeda dengan golf yang telah dikenai PPN 11 persen, padel termasuk kategori hiburan berbayar sehingga wajib pajak daerah.
Usulan penundaan pajak ini menyoroti dilema antara kebutuhan fiskal daerah dan dampak sosial. Di satu sisi, potensi pendapatan dari sektor olahraga permainan belum terukur jelas. Di sisi lain, beban pajak dikhawatirkan mengurangi minat masyarakat berolahraga.
Pemprov DKI diharapkan dapat mengevaluasi waktu yang tepat untuk implementasi, dengan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dan efek jangka panjang terhadap gaya hidup sehat warga Jakarta.
