Pengamat Timur Tengah Kritik Intervensi AS di Timur Tengah, Serukan Evaluasi Peran PBB

Rabu 25 Jun 2025, 11:09 WIB
Logo Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). (Sumber: Ist.)

Logo Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). (Sumber: Ist.)

POSKOTA.CO.ID – Pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf mengkritik keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konflik antara Israel dan Iran baru-baru ini, dan menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional yang berulang.

Dalam wawancara bersama pengacara sekaligus aktivis Abraham Samad, Faisal Assegaf menilai tindakan AS sebagai "kesalahan kedua" setelah invasi Irak pada 2003.

“Apa yang dilakukan Amerika Serikat kemarin itu sendiri, kemarin dini hari, merupakan kesalahan kedua yang diulangi oleh Amerika Serikat karena mereka kembali berbohong kepada dunia," kata Assegaf, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada Rabu, 25 Juni 2025.

"Kebohongan pertama ketika mereka melakukan invasi untuk menumbangkan Saddam Hussein, Presiden Irak pada 2003, itu alasannya sama: Irak memiliki senjata pemusnah massal. George Bush dengan Tony Blair. Sampai ternyata itu tidak pernah terbukti sampai sekarang,” lanjutnya.

Baca Juga: Dampak Serangan AS ke Iran: Proses Evakuasi WNI Alami Kendala

Faisal Assegaf juga menyoroti bahwa serangan terhadap Iran dilakukan tanpa mandat dari Kongres maupun Dewan Keamanan PBB. Ia mengutip data polling yang menunjukkan bahwa 60 persen warga Amerika menolak keterlibatan negaranya dalam konflik tersebut.

“Bahkan beberapa anggota Partai Republik menentang intervensi militer Amerika di dalam perang Iran-Israel,” tambahnya.

Menurut Faisal Assegaf, ketimpangan global terlihat dari bagaimana hukum internasional, terutama Piagam PBB, kerap dilanggar oleh negara-negara pemilik hak veto atau sekutunya.

Ia mencontohkan invasi Rusia ke Ukraina yang tidak bisa dijatuhi sanksi oleh Dewan Keamanan, serta serangan militer Israel ke Gaza yang tidak mendapat tindakan tegas dari PBB.

Baca Juga: Proses Evakuasi 86 WNI di Iran Terkendala, Ini Penyebabnya

“saya kira ini harus menjadi koreksi bersama seluruh negara, apakah PBB itu masih layak dipertahankan sebagai sebuah organisasi internasional ketika piagamnya saja atau hukum internasional yang diadopsi dan dipercaya untuk mengatur bagaimana pergaulan antarbangsa di dunia itu dihormati” ujar Assegaf.


Berita Terkait


News Update