Sementara itu, pengamat kebijakan publik Ahmad Faisal menyarankan agar pemerintah memperketat verifikasi laporan perjalanan dinas, termasuk membandingkan tarif hotel dengan harga pasar.
Apa Dampaknya bagi Anggaran Negara?
Revisi aturan ini diprediksi akan menambah beban APBN, terutama untuk instansi dengan mobilitas tinggi seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Kemenkeu memastikan bahwa alokasi dinaikkan secara proporsional tanpa mengganggu postur fiskal.
Dengan aturan baru ini, diharapkan kenyamanan dan produktivitas ASN selama dinas tetap terjaga, tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas keuangan negara.
.jpg)
