Tiap level pengguna dalam sistem ini memiliki hak akses berbeda, seperti:
- Operator desa – Bertugas mengusulkan dan memperbarui data.
- Pendamping sosial – Memantau proses penyaluran.
- Supervisor Dinas Sosial – Memiliki kewenangan di tingkat kabupaten/kota.
- Dengan demikian, keterlambatan pembaruan di aplikasi tidak serta-merta berarti bantuan belum disalurkan.
Informasi resmi juga menyebutkan bahwa sebanyak 1,8 juta KPM telah digantikan oleh penerima baru dalam proses validasi dan pemutakhiran data.
Baca Juga: Syarat Penerima Bansos BPNT 2025: Panduan Lengkap untuk Keluarga Prasejahtera
Hal ini dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan.
Bagi KPM yang belum menerima bantuan, ada dua kemungkinan: termasuk dalam daftar yang digantikan atau masih menunggu pencairan tahap berikutnya.
Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi melalui aplikasi resmi dan berkoordinasi dengan pendamping sosial atau perangkat desa.
Dengan pemahaman yang tepat mengenai mekanisme penyaluran, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa bansos tersalurkan secara adil, tepat sasaran, dan transparan.
