POSKOTA.CO.ID - Pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bakal memangkas anggaran lainnya. Hal itu ditegaskan Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi kepada wartawan pada Sabtu, 18 Januari 2025.
"Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain," tegas Dedek saat dikonfirmasi wartawan mengenai anggaran MBG.
Ditambahkan Dedek bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya. Dikatakan Dedek saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif.
Baca Juga: Program MBG di SDN Sukoharjo Dilanjutkan Pasca Puluhan Siswa Keracunan
Namun pada era Presiden Prabowo, kata Dedek, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun.
Program lainnya dikatakan Dedek, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp8 triliun.
Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp15 triliun.
"Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan," paparnya.
Baca Juga: BGN Benarkan Siswa SD di Sukoharjo Keracunan usai Santap Menu MBG
Diungkapkan Dedek, salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan daerah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikatakannya sebagai sesuatu yang normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.
Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.
.jpeg)
.jpg)
