Namun jika penggunaan moda transportasi tersebut sering digunakan masyarakat untuk mobilitas sehari-hari, maka hal itu jelas memberatkan penumpang.
"Apalagi kalau tes PCR gitu hanya berlaku satu hari kan," ucapnya.
Ali menjelaskan, wacana penerapan tes PCR akan memberatkan penumpang yang menggunakan moda transportasi umum seperti halnya bus.
"Kaya saya mau ke Madiun dua tiket udah Rp400 ribu, kalau ditambah harus tes PCR berarti harus dua kali bayar," pungkasnya.
Sementara itu, Firda, pengguna Kereta Api yang biasa naik dari Stasiun Palmerah mengatakan, wacana kebijakan penerapan tes PCR itu jelas sangat menyusahkan.
Sebab, harga tes PCR yang masih dianggap mahal justru menajdi beban baru bagi dia. Terlebih harga tes PCR lebih mahal dibanding harga tiket kereta itu sendiri.
"Jadi kaya lebih mahalan harga tes PCR nya dari pada ongkos naik keretanya," tuturnya.
Dikatakan Firda, jika ingin menerapkan tes PCR di semua moda transportasi, maka harus disediakan dari pihak terkait.
"Kalau mau ya disedaiakan untuk calon penumpang agar tidak di komersialisasi," pungkasnya.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. (foto: setkab.go.id)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan wajib tes PCR akan diterapkan sebagai syarat perjalanan untuk moda transportasi lainnya secara bertahap.
Kebijakan tersebut, kata dia, bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga Covid-19 akibat libur Natal dan tahun baru.
"Secara bertahap penggunaan tes PCR akan juga diterapkan pada transportasi lainnya selama dalam mengantisipasi periode Nataru," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/10/2021).
