Undang Organisasi Terlarang, Kadis PPAPP DKI Harus Dikenakan Sanksi

JAKARTA- Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati harus diberi sanksi karena tidak teliti terkait undangan yang diberikan kepada Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang di Indonesia. Pemberian sanksi itu diusulkan oleh Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, Jumat (14/6/2019). "Kepala Dinas nggak bisa hanya sekedar bilang tidak tahu. Berarti dia nggak teliti, nggak cermat," tukas Gembong saat dihubungi. Seperti diketahui beredar di media sosial Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta mengundang beberapa organisasi terkait perempuan membahas konten poster anti-kekerasan perempuan dan anak. Berdasarkan undangan yang tersebar, rapat tersebut rencana digelar di ruang lantai 5 Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Rapat tersebut juga akan berlangsung pada Jumat, 14 Juni 2019 pukul 13.30 WIB. Namun ada hal yang aneh dalam undangan tersebut karena turut diundang Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Padahal seperti diketuhi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi terlarang di Indonesia sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM. Putusan Menteri Hukum dan HAM itu sempat digugar ke PTUN dan MA namun gugatan HTI tersebut ditolak sehingga HTI resmi jadi organasasi terlarang di Indonesia. Menurut Gembong, bahwa Tuty harus dikenakan sanksi karena dia yang memberikan persetujuan terhadap undangan rapat yang telah keliru mengundang organisasi yang dilarang pemerintah. Meski undangan dan rapat itu akhirnya dibatalkan, tetapi karena sudah tersiar maka tetap harus ada sanksi. Gembong mengatakan, Tuty hendaknya diberikan sanksi atas kekeliruan ini. Menurutnya, seorang pemimpin harus bertanggung jawab kepada anak buahnya dan tidak bisa melemparkan kesalahan.   Sanksi ini dianggap Gembong juga dapat membuat seorang pemimpin menjadi lebih cermat. Selain itu, Gembong menyatakan bahwa menurut Komisi A, bobot sanksi pun tidaklah ringan. "Kalau pembuat surat diberikan sanksi pembebastugasan, justru kepala dinas harus lebih berat dari itu. Yang menyetujui kan kepala dinas. Dia nggak boleh hanya sekedar tanda tangan saja. Begitu ada kesalahan dilempar ke anak buah," tegasnya. Dalam undangan itu tertuliskan 25 lembaga pemerintahan, LSM hingga komunitas yang diundang dalam rapat di Dinas PPAP. Di antaranya yakni muslimat HTI, Indonesia tanpa feminis, hingga Komisi Perlindungan Anak.(B)