KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Angka tawuran di wilayah Jakarta Timur menunjukkan penurunan sepanjang 2026. Berdasarkan data Polres Metro Jakarta Timur, jumlah kejadian tawuran yang mencapai 132 kasus selama 2025, kini tercatat 22 kasus sejak Januari hingga Oktober 2026.
Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan, penurunan juga terlihat setelah Pemprov DKI Jakarta meresmikan sejumlah fasilitas olahraga pada Mei 2026. Dalam periode Mei hingga Oktober 2026, tercatat hanya 13 kejadian tawuran.
"Ini datanya menunjukkan untuk tahun 2025 itu di Polres Jakarta Timur itu 132 kejadian. Sejak Bapak resmikan bulan Mei sampai Oktober terjadi 13. Dan kalau diakumulasi dari Januari, 22 kejadian," ujar Munjirin dalam keterangannya, Jumat, 6 November 2026.
Menurut Munjirin, penyediaan ruang aktivitas positif bagi anak muda menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan aksi tawuran. Sebelumnya, Pemprov DKI telah menghadirkan fasilitas olahraga serupa di kawasan Pasar Seno, Jakarta Timur.
Fasilitas tersebut mendapat respons positif dari masyarakat dan rutin dimanfaatkan warga setiap hari mulai pukul 16.30 hingga 22.00 WIB. Tingginya minat anak muda kemudian mendorong pemerintah membangun sarana olahraga tinju di kolong Flyover Kampung Melayu yang rampung pada 23 Oktober 2026.
Fasilitas olahraga di Kampung Melayu tidak hanya dimanfaatkan warga setempat, tetapi juga terbuka bagi anak muda dari sejumlah wilayah lain di Jakarta Timur. Mereka berasal dari Bali Mester, Kampung Melayu Seberang, Cipinang Besar Utara, Cipinang Besar Selatan, Bidara Cina, hingga sebagian wilayah Matraman.
Bahkan, kata Munjirin, pengelolaan fasilitas olahraga tersebut turut melibatkan anak-anak muda yang sebelumnya pernah terlibat dalam aktivitas tawuran. Mereka diberikan kepercayaan untuk mengurus sarana olahraga sekaligus mengajak rekan-rekannya melakukan kegiatan yang lebih produktif.
Sementara itu, secara lebih luas Polda Metro Jaya mencatat sedikitnya 440 kejadian tawuran hingga balap liar yang ditangani kepolisian di seluruh wilayah hukumnya sepanjang 2025. Untuk menekan fenomena tersebut, kepolisian berencana meningkatkan patroli di kawasan dan waktu yang rawan terjadi aksi kekerasan.
Baca Juga: Isu Jakarta Siaga 1 Beredar Masif di Medsos, TNI dan Pramono Anung Buka Suara
"Polisi Bersama Masyarakat bukan hanya tentang kehadiran petugas di lapangan, tetapi bagaimana kehadiran itu benar-benar memberikan dampak dan rasa aman bagi warga," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.
Lanjut Budi, pihaknya Jaya juga akan memperkuat kerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan pembinaan kepada pelajar agar terhindar dari perilaku menyimpang. Upaya pencegahan lainnya dilakukan melalui penguatan layanan call center 110 yang sepanjang 2025 menerima lebih dari 269.000 panggilan, dengan 67 persen di antaranya berupa aduan masyarakat.
"Kami juga mengapresiasi warga yang peduli dan segera melapor melalui layanan kepolisian 110 jika mengetahui potensi gangguan keamanan," ucap Budi.
Baca Juga: Antisipasi Hujan Ekstrem, Pramono Anung Minta Seluruh Stakeholder Jakarta Siap-Siap
Pencegahan Tawuran Butuh Proses Panjang
Kriminolog Universitas Indonesia (UI), Haniva Hasna menilai berbagai program pencegahan tawuran perlu diarahkan untuk mengubah kebiasaan dan pola interaksi masyarakat di kawasan rawan konflik.
Di antaranya Program Kampung Redam di Manggarai, Jakarta Selatan, kegiatan Manggarai Bershalawat hingga fasilitas ring tinju di Kampung Melayu, Jakarta Timur.
"Efektivitas program ini tidak bisa dilihat secara instan, melainkan harus dipahami dari tiga dimensi utama, yaitu penyebab konflik, mekanisme penyelesaian yang ditempuh, serta tantangan dalam implementasinya," ujar Haniva.
Haniva menilai, konflik antarkelompok di kawasan seperti Manggarai tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan kekerasan yang berlangsung turun-temurun. Dalam kondisi tertentu, tawuran bahkan dipandang sebagian kelompok sebagai tradisi dan bentuk solidaritas untuk mempertahankan identitas wilayahnya.
Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan Pembangunan Jakarta Tak Berhenti Meski Gubernur Berganti
Pemicu bentrokan juga kerap berawal dari persoalan sederhana, seperti saling senggol, petasan, hingga masalah asmara. Namun, persoalan yang lebih mendasar berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat, termasuk terbatasnya lapangan pekerjaan dan minimnya fasilitas publik di kawasan padat penduduk.
Pembangunan fasilitas olahraga seperti ring tinju dapat membuka ruang bagi anak muda untuk menyalurkan energi dan kemampuan melalui kegiatan yang lebih produktif. Dengan adanya wadah tersebut, mereka memiliki alternatif aktivitas yang dapat mengurangi keterlibatan dalam aksi kekerasan jalanan.
Namun, kata Haniva, upaya pencegahan tawuran perlu berjalan beriringan dengan pembenahan kondisi sosial masyarakat. Sebab, patroli dan pengawasan aparat memiliki keterbatasan apabila akar persoalan yang melatarbelakangi konflik tidak ikut diselesaikan.
"Termasuk kurangnya lapangan kerja, minimnya fasilitas publik, dan tekanan sosial di lingkungan padat penduduk," ucap Haniva.
Haniva juga menilai pendekatan keagamaan dan kultural melalui program Manggarai Bershalawat memiliki potensi memperkuat hubungan sosial antarwarga.
Keterlibatan tokoh agama, majelis taklim, dan masyarakat dapat menjadi sarana membangun komunikasi serta mendorong penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
"Langkah ini sejalan dengan teori kriminologi yang menekankan pentingnya penguatan modal sosial dalam mencegah kekerasan kolektif. Ketika tokoh agama, majelis taklim, dan warga dapat duduk bersama, potensi konflik bisa ditekan," bebernya.
Meski demikian, Haniva mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat yang telah terbiasa dengan budaya konflik membutuhkan proses panjang. Karena itu, keberadaan ring tinju dan berbagai program sosial lainnya perlu dijalankan secara berkelanjutan agar manfaatnya tidak berhenti sebatas penyediaan fasilitas atau kegiatan seremonial.
