BEM UI dan Koalisi Masyarakat Sipil Gelar Aksi di HI, Pramono Anung Minta Massa Jaga Fasilitas Publik dan Ketertiban

Rabu 28 Okt 2026, 14:21 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat memberikan imbauan untuk para peserta demonstrasi. (Sumber: Poskota/Syifa)
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat memberikan imbauan untuk para peserta demonstrasi. (Sumber: Poskota/Syifa)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau massa demonstran untuk menjaga ketertiban umum dan fasilitas publik selama menyampaikan aspirasi di ibu kota, Rabu, 28 Oktober 2026.

Peringatan ini disampaikan menyusul serangkaian aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen masyarakat tepat pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Pramono menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin dalam negara demokrasi. Meski demikian, hak tersebut harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab agar tidak mengorbankan kenyamanan warga Jakarta lainnya.

“Jakarta ini milik kita bersama, jadi harus dirawat bersama-sama. Bahwa ada demonstrasi itu hak dari demokrasi. Tetapi saya berharap demo yang terjadi, baik hari ini maupun selanjutnya, bisa berlangsung dengan baik, tertib, dan tidak mengganggu kenyamanan publik,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Baca Juga: Tiket Ancol dan Ragunan Dituntut Gratis, Pramono Anung Tegaskan Hanya Bagi Penerima KJP dan KJMU

Gubernur juga meminta adanya sinergi antara aparat kepolisian, TNI, dan massa aksi untuk memastikan kondisi Kota Jakarta tetap aman dan kondusif tanpa ada tindakan anarkis maupun pengrusakan fasilitas publik.

Aksi IndonesiaSadar dan 5 Tuntutan Massa

Aksi unjuk rasa kali ini digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama koalisi masyarakat sipil melalui gerakan bertajuk #IndonesiaSadar. Salah satu titik konsentrasi massa berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

Dalam gelombang protes ini, massa membawa lima poin tuntutan utama kepada pemerintah, antara lain:

  • Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
  • Pembenahan kebijakan ekonomi
  • Penurunan biaya pendidikan
  • Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
  • Perlindungan kebebasan berpendapat dan ruang sipil

Selain di Bundaran HI, titik penyampaian pendapat juga tersebar di beberapa lokasi strategis lainnya, seperti kawasan Gedung DPR/MPR RI, Monumen Nasional (Monas), hingga Tugu Tani.

Guna merespons potensi kemacetan di sekitar lokasi aksi, pihak kepolisian telah disiagakan untuk menerapkan rekayasa dan pengaturan lalu lintas secara situasional. Warga diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus kendaraan di sekitar jalur-jalur utama tersebut. (M4) 


Berita Terkait


News Update