JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi jelang pergantian tahun. Koordinasi intensif dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memetakan pembagian tugas, kesiapan personel, hingga percepatan proyek fisik pengendalian banjir di seluruh wilayah Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa ancaman puncak cuaca ekstrem diprediksi terjadi pada awal tahun depan, dengan durasi musim hujan yang lebih padat namun membawa volume air yang sangat tinggi.
“Berdasarkan laporan BMKG, curah hujan tertinggi diperkirakan terjadi pada Februari 2027 dan berpotensi memicu hujan ekstrem. Karena itu, dalam rapat koordinasi bersama stakeholder, kami bahas secara detail pembagian peran serta dukungan personel yang bisa dikerahkan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa potensi genangan dan banjir perlu diwaspadai secara konsisten mulai Januari hingga beberapa bulan berikutnya. Guna meminimalkan dampak, Pemprov DKI mengalihkan fokus pada mitigasi struktural sebelum puncak hujan tiba.
Baca Juga: TNI Kerahkan Ribuan Personel ke Jakarta, Pramono Anung: Pemprov DKI Dukung Pengamanan
Fokus Jakarta Barat dan Target Normalisasi Sungai
Dari hasil pemetaan risiko, Jakarta Barat diidentifikasi sebagai wilayah dengan potensi curah hujan paling tinggi. Pemprov DKI secara khusus memberikan perhatian ekstra terhadap pembenahan infrastruktur tata air di kawasan tersebut.
Beberapa titik krusial yang kini tengah diakselerasi penanganannya meliputi pengerukan dan pembenahan di aluran Kali Angke serta Cengkareng Drain.
“Kami sudah mengecek langsung kondisi di lapangan, seperti di Kali Angke dan Cengkareng Drain, untuk memastikan langkah antisipasi di wilayah Jakarta Barat berjalan optimal,” ucapnya.
Secara keseluruhan, Pemprov DKI menargetkan percepatan normalisasi empat sungai utama di Jakarta selesai pada Desember 2026. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Ciliwung, Kali Angke, Sungai Rorotan, dan Cengkareng Drain.
Baca Juga: Pramono Anung Tegaskan Pembangunan Jakarta Tak Berhenti Meski Gubernur Berganti
Untuk memastikan pengerjaan proyek berjalan tanpa hambatan hukum atau teknis di lapangan, Pemprov DKI juga menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
“Pak Kajati menyampaikan komitmennya untuk memberikan pendampingan hukum dan pengawasan selama proses normalisasi beberapa sungai di Jakarta berlangsung,” pungkas Pramono.
Melalui sinergi antarlembaga dan percepatan infrastruktur ini, Pemprov DKI berharap kapasitas tampung air di ibu kota meningkat signifikan sebelum puncak hujan ekstrem melanda pada Februari 2027. (M4)
