JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mantan Gubernur Jakarta, Fauzi Bowo mengingatkan pentingnya kesinambungan perencanaan tata ruang Ibu Kota. Pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan terhentinya atau berubahnya arah pembangunan kota yang telah dirancang oleh pemerintahan sebelumnya.
Menurut Fauzi, pembangunan Jakarta membutuhkan perencanaan jangka panjang yang konsisten dan berkesinambungan. Setiap gubernur harus melanjutkan serta menyempurnakan kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya agar pembangunan kota berjalan terarah.
Pesan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Foke saat memperkenalkan buku Perjalanan Penataan Ruang Ibu Kota Jakarta 1965-2012 di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Senin, 2 November 2026.
Buku yang disusun bersama enam tokoh lainnya itu mendokumentasikan perjalanan kebijakan tata ruang Jakarta selama hampir setengah abad. Isinya merangkum berbagai proses perencanaan, kebijakan pembangunan, keberhasilan, hingga persoalan yang mewarnai perkembangan Ibu Kota.
Baca Juga: Kementerian Kebudayaan Rilis 5 Jilid Buku Sejarah Indonesia, Bisa Diunduh Gratis
Foke menegaskan buku tersebut bukan sekadar kumpulan tulisan atau cerita sejumlah tokoh. Dokumentasi itu merupakan hasil kerja bersama para pejabat, perencana, dan praktisi yang terlibat langsung dalam pembangunan Jakarta dari masa ke masa.
“Buku ini bukan cerita bunga rampai. Ini merupakan hasil kerja bareng atau teamwork yang tidak hanya sesaat. Perjalanan tata ruang Jakarta memang sudah berlangsung sejak awal dan inilah yang mencerminkan keberhasilan, termasuk berbagai persoalan yang harus kita alami,” ujarnya.
Ia menjelaskan pemilihan tahun 1965 sebagai titik awal pembahasan didasarkan pada lahirnya master plan atau rencana induk Kota Jakarta. Sebelumnya, Jakarta telah ditetapkan secara yuridis sebagai Ibu Kota Negara melalui undang-undang pada 1964.
Menurut Foke, Jakarta menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki rencana induk kota. Dokumen tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah perencanaan tata ruang nasional.
Baca Juga: Sambut HUT ke-81 RI, Nusantara Centre Luncurkan Buku Pemikiran Soemitro
Oleh karena itu, ia menilai perencanaan kota tidak boleh terikat pada batas waktu jabatan seorang gubernur. Kebijakan pembangunan harus memiliki kesinambungan sehingga setiap pemimpin dapat meneruskan program yang sudah dirintis.
“Planning tidak mungkin kita sekat-sekat atau tersekat-sekat dengan masa jabatan tersebut. Harus berkesinambungan,” ucapnya.
Pengawasan Tentukan Kualitas Kota
Selain kesinambungan perencanaan, Foke menyoroti pentingnya pengawasan dan pengendalian pembangunan. Menurut dia, rencana tata ruang yang disusun dengan baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak dibarengi pengawasan secara konsisten.
Pengalaman panjang Jakarta menunjukkan bahwa kebijakan tata ruang terus berkembang melalui proses evaluasi. Pada masa awal pembangunan, aturan mengenai tata ruang belum selengkap sekarang. Bahkan, peraturan perundang-undangan khusus tentang penataan ruang baru diterbitkan pada 1992.
Foke juga mengingatkan agar pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan infrastruktur di setiap kawasan.
Peningkatan intensitas pembangunan, termasuk penambahan ketinggian gedung, tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan ekonomi. Kesiapan energi, lalu lintas, pengelolaan limbah, utilitas, hingga transportasi harus menjadi pertimbangan utama.
“Base-nya adalah kesiapan utilitas kita. Energi, traffic, limbah buangan, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Menurutnya, pembangunan vertikal dan pertumbuhan ekonomi Jakarta harus berjalan seimbang dengan kemampuan daya dukung lingkungan serta infrastruktur.
Tanpa pengendalian yang memadai, pertumbuhan kota berpotensi memicu kepadatan berlebihan, mengurangi ruang terbuka, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.
Penataan Harus Berskala Regional
Dalam kesempatan itu, Foke juga mengingatkan bahwa persoalan Jakarta tidak bisa diselesaikan hanya dengan melihat batas wilayah administrasi. Sejak 1970-an, perencanaan pembangunan Ibu Kota sebenarnya telah diarahkan dalam skala regional melalui konsep Jabotabek. Saat itu, Depok masih menjadi bagian dari Kabupaten Bogor.
Konsep tersebut menunjukkan bahwa Jakarta memiliki keterkaitan erat dengan wilayah penyangga. Mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, transportasi, dan kebutuhan infrastruktur telah membentuk satu kesatuan kawasan metropolitan.
Karena itu, menurut Foke, diperlukan koordinasi yang lebih efektif antardaerah agar berbagai persoalan perkotaan dapat ditangani secara terpadu.
Dia berharap buku tersebut menjadi sumber pembelajaran bagi perencana kota dan pengambil kebijakan, tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia.
Dokumentasi perjalanan penataan ruang Jakarta juga diharapkan menjadi basis pengetahuan untuk mendukung pemanfaatan teknologi dalam perencanaan kota, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Foke mengakui buku tersebut masih memiliki kekurangan. Namun, dia membuka ruang bagi masukan dari para pakar dan pembaca untuk menyempurnakan dokumentasi sejarah penataan ruang Ibu Kota.
Menurut dia, generasi penerus perlu memahami perjalanan pembangunan Jakarta agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dan mampu menyusun kebijakan yang lebih baik.
Buku Perjalanan Penataan Ruang Ibu Kota Jakarta 1965-2012 ditulis tujuh tokoh, yakni Fauzi Bowo, Ery Chayaridipura, Nurfakih Wirawan, Sarwo Handayani, Aisa Tobing, Priyadi Priyautama, dan Bayu Wirawan.
Diseminasi buku tersebut juga diisi diskusi panel yang menghadirkan sejumlah pakar tata ruang nasional. Mereka antara lain Prof. Gunawan Tjahyono dari Universitas Indonesia (UI), Dr. Oswar Mungkasa dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Dr. Ing. Heru Poerbo dari Pusat Studi Urban dan Desain (PSUD) Institut Teknologi Bandung (ITB).
Hadir pula Yayat Supriyatna dari Universitas Trisakti dan Hendricus Andy Simarmata dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Diskusi dimoderatori Ade Tinamei dari PSUD-ITB.
Melalui forum tersebut, para pakar membedah perjalanan kebijakan tata ruang Jakarta sekaligus merumuskan berbagai pelajaran penting untuk menentukan arah pembangunan kota pada masa mendatang.
