KEBAYORAN BARU, POSKOTA.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir rob pesisir Jakarta yang diproyeksikan menerjang wilayah utara Jakarta dan Kepulauan Seribu pada 8 hingga 15 November 2026.
Fenomena pasang maksimum air laut ini dipicu oleh fase Bulan Baru pada 9 November 2026, yang berpotensi meningkatkan ketinggian permukaan air secara signifikan.
Kepala BPBD DKI Jakarta, Maruli Simanjuntak, menjelaskan bahwa peringatan tersebut mengacu pada data statistik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Ia meminta masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di garis pantai untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi gangguan aktivitas sehari-hari.
Baca Juga: BMKG Prediksi Banjir Rob di Pesisir Jakarta 8-15 November 2026, Warga Diminta Waspada
"Wilayah pesisir utara DKI Jakarta seperti Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, Tanjung Priok, hingga Kepulauan Seribu diimbau mengantisipasi dampak pasang maksimum ini," ujar Maruli saat dikonfirmasi Poskota, Senin, 2 November 2026.
BPBD mengimbau warga untuk aktif memantau kondisi tinggi gelombang secara real-time melalui laman resmi bpbd.jakarta.go.id/gelombanglaut. Jika terjadi situasi darurat, masyarakat diminta segera menghubungi layanan Call Center Jakarta 112.
Ancaman banjir pasang air laut ini memicu kekhawatiran warga pesisir. Meski fenomena ini terjadi secara periodik, potensi genangan di permukiman tetap berisiko melumpuhkan mobilitas dan roda ekonomi lokal.
Arif, 38 tahun, seorang penjahit di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, mengungkapkan bahwa warga membutuhkan sistem peringatan dini yang lebih konsisten agar persiapan bisa dilakukan lebih cepat.
Baca Juga: Banjir Rob Ancam Pesisir Jakarta, BPBD DKI Minta Warga Penjaringan-Muara Angke Siaga
"Banjir rob sebenarnya sudah biasa terjadi dan kami siap-siap. Tapi tetap saja khawatir kalau air masuk ke permukiman dan mengganggu pekerjaan. Harapannya ada pemberitahuan berkala dan penanganan konkret dari pemerintah sebelum air naik," kata Arif.
