Tawarkan Konsep Green Democracy di Lemhannas, DPD RI Dorong Demokrasi Berkelanjutan dan Pemerataan Daerah

Senin 02 Nov 2026, 20:25 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B. Najamudin. (Sumber: Istimewa)
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B. Najamudin. (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, menawarkan paradigma Green Democracy sebagai arah baru pembangunan nasional. Pendekatan ini digagas untuk menciptakan demokrasi yang berkeadilan, mempercepat pemerataan pembangunan di daerah, sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan nasional.

Gagasan tersebut disampaikan Sultan saat memberikan ceramah kepada peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXX Tahun 2026 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Dalam paparannya, Sultan menyoroti indikator keberhasilan pembangunan nasional yang selama ini dinilai terlalu bertumpu pada indikator makro. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang membaik tidak akan berdampak maksimal jika tidak diiringi dengan pemerataan dan keadilan antardaerah.

“Keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari angka pertumbuhan, besarnya investasi, atau jumlah infrastruktur yang dibangun. Kita juga harus mengukur agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara adil, memperkuat kapasitas daerah, dan tetap menjaga sumber daya yang dibutuhkan generasi berikutnya,” ujar Sultan.

Baca Juga: DPD RI Kecam Penggerebekan Ponpes Santriwati di Sukoharjo, Minta Kapolri Copot Kapolda Jateng

Ketimpangan Daerah dan Biaya Politik Mahal

Sultan membeberkan realitas ekonomi nasional pada triwulan II-2026. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu menyentuh angka 5,29 persen, struktur perekonomian nasional masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 56,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat atau rasio Gini pada Maret 2026 masih berada di angka 0,368.

Kondisi tersebut dinilai kian kompleks akibat ancaman perubahan iklim global serta sistem politik dalam negeri yang membutuhkan biaya tinggi.

“Demokrasi Indonesia semakin mahal untuk diselenggarakan, mahal untuk diperjuangkan, dan berpotensi mahal pula bagi masa depan bangsa apabila biaya politik tidak dikelola secara sehat,” tegasnya.

Baca Juga: Produktivitas Turun Usai Penertiban Kawasan Hutan, Waka DPD RI Ingatkan Presiden pada Amanat Pasal 33

Konsep GREEN 7 Pilar Solusi Green Democracy

Sebagai langkah konkret implementasi Green Democracy, Sultan memperkenalkan formula GREEN 7. Konsep ini terdiri dari tujuh pilar utama yang dirancang untuk menyelaraskan tata kelola negara dari hulu ke hilir:

  • Green Governance
  • Green Representation
  • Green Environment
  • Green Economy
  • Green Nation Building
  • Green Human Capital
  • Green Future

Berita Terkait


News Update