Oleh: Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID - Lagi praktik mengoplos beras kembali terjadi. Kali ini beras subsidi untuk rakyat, dioplos kemudian dijual kembali ke konsumen dengan harga beras premium. Ini bukan mengada-ada, tetapi hasil temuan Kementan bersama Polri melalui sidaknya pekan lalu.
Diberitakan, hasil sidak ditemukan praktik pengoplosan beras bersubsidi, dikenal dengan nama beras program Stabilisasi dam Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di kawasan Kayu Manis, Jakarta Timur.
Total temuan beras oplosan dimaksud mencapai 600 ton.Hasil pengembangan lebih lanjut, jumlahnya ditaksir mencapai ribuan ton di beberapa lokasi.
Diketahui, beras SPHP yang mendapat subsidi negara sebesar Rp6.000 per kilogram seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Beras tersebut diduga dialihkan ke jalur perdagangan premium dengan harga Rp17.000 per kilogram.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Berharap, Pembalut Bisa Bebas PPN
“Ini namanya terlalu. Beras subsidi untuk rakyat, dijual dengan harga beras premium,” ujar bung Heri mengawali “Obrolan Warteg” bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Lagi, lagi hak rakyat kecil dikebiri untuk kepentingan bisnis. Ini bukti mafia pangan masih ada,” tambah Yudi.
“Yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi rakyat kecil. Negara mengeluarkan dana subsidi untuk rakyat, tapi tidak sampai ke tangan yang berhak. Sedangkan rakyat kecil yang mestinya mendapat beras subsidi, membeli beras dengan harga mahal,” urai mas Bro.
“Tak berlebihan jika wakil rakyat berpendapat praktik pengoplosan beras SPHP menjadi beras premium secara ilegal menciptakan distorsi pasar yang serius,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Rupiah Kuat, Bangsa Bermartabat
“Praktik tersebut dapat mendorong kenaikan harga beras di tingkat eceran dan menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh beras bersubsidi dengan harga terjangkau,” kata Yudi.
“Komoditas yang seharusnya dikendalikan pemerintah justru dijual dengan harga lebih tinggi. Di mana letak kekeliruannya, bagaimana pengawasan tata kelola dan distribusi beras bersubsidi?” jelas mas Bro.
“Pertanyaan berikutnya adakah keterlibatan orang dalam?” kata Yudi.
“Jika ada, terlalu juga. Beras subsidi rakyat diselewengkan untuk memperoleh keuntungan secara instan,” ujar Heri.
“Kalau bicara keuntungan, tentunya menggiurkan. Jika keuntungan ilegal per kilogramnya Rp4.500,tinggal dikalikan saja berapa ton beras subsidi yang dialihkan,” celatuk Yudi.
“Mereka untung, tetapi negara dan rakyat buntung. Ini lagi-lagi menyangkut soal moralitas.Integritas moral yang mesti dibangun dan diperkuat,” ujar Heri.
