POSKOTA.CO.ID - Sektor properti terbukti menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi nasional dengan menyumbang hingga 14,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 12,62 juta tenaga kerja. Menanggapi potensi besar tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggalang kolaborasi lintas sektor untuk mengejar skema pembiayaan perumahan hingga Rp184 triliun pada 2027.
Langkah ini ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pemaparan kajian buku Industri Properti untuk Indonesia 8 persen di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 25 September 2026.
Menurut Maruarar, dukungan terhadap penyediaan hunian masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada APBN yang terbatas, melainkan butuh terobosan kebijakan bersama perbankan dan pelaku industri.
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI yang dipaparkan oleh ekonom Uka Wikarya, dampak sektor properti tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik rumah, melainkan menciptakan multiplier effect (efek pengganda) ke puluhan sektor turunan.
Dalam kajiannya, bahwa total kontribusi sektor properti, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencapai 14,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025. Sektor tersebut juga menyerap total 12,62 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kontribusi tersebut berasal dari aktivitas konstruksi dan real estat serta keterkaitannya dengan berbagai sektor lain, mulai dari industri bahan bangunan, perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi hingga kegiatan usaha yang mendukung pembangunan dan pengelolaan hunian. Keterkaitan tersebut menciptakan efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional.
Maruarar mengatakan forum tersebut penting untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dalam melihat perkembangan sektor properti.
“Senang sekali kita bisa berdiskusi, termasuk dengan BPS yang baru saja mengeluarkan data Statistik Perumahan. Kita juga ingin mendengar masukan dari para pengembang dan perbankan. Forum seperti ini sangat diperlukan untuk bertukar pikiran dan mencari terobosan,” ujar Maruarar.
Baca Juga: Kementerian PKP Targetkan Bedah 10 Ribu Rumah di Jakarta
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir menegaskan pentingnya memaksimalkan rantai pasok domestik.
Menurut BPS, semakin banyak material dan komponen properti yang diserap dari industri dalam negeri, semakin kuat dampak pengganda terhadap ekonomi nasional.
BPS juga merencanakan penyusunan Neraca Satelit Perumahan sebagai instrumen ukur baru agar kontribusi sektor ini tercatat lebih akurat dan terintegrasi sebagai basis pembuatan kebijakan berbasis data (data-driven policy).
“Seperti yang disebutkan dalam kajian, ketika sektor properti bergerak, sektor-sektor lain juga ikut bergerak. Ini yang kemudian menciptakan multiplier effect. Karena itu, yang perlu kita dorong adalah bagaimana efek pengganda tersebut bisa semakin maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Amalia.
Baca Juga: Progres BSPS 2026 Capai 13,51 Persen, Kementerian PKP Optimistis Bedah Rumah Tuntas November
Maruarar mengatakan pemerintah terus mengembangkan berbagai skema untuk memperluas pembiayaan perumahan. Dengan pagu Kementerian PKP sekitar Rp11 triliun pada 2027, pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan dan kebijakan agar dukungan terhadap program perumahan memiliki cakupan yang lebih besar.
“Kita punya anggaran PKP tahun depan sekitar Rp11 triliun, tetapi untuk program perumahan bisa sampai Rp184 triliun. Ini melalui berbagai skema, mulai dari pelonggaran GWM BI, KPP, sampai penyaluran FLPP untuk rumah subsidi. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi bagaimana berbagai sumber pembiayaan bisa kita gerakkan untuk perumahan,” jelas Maruarar.
Ia menegaskan bahwa berbagai skema pembiayaan tersebut perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat. Karena itu, forum diskusi seperti ini menjadi bagian penting dalam mencari solusi dan menyusun kebijakan perumahan yang lebih tepat.
“Kita terbuka terhadap masukan dari semua pihak, baik pengembang, perbankan, akademisi, BPS, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kita membutuhkan terobosan, tetapi tetap sesuai aturan dan harus memberikan manfaat bagi rakyat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau, sekaligus sektor properti dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
