Menurut BPS, semakin banyak material dan komponen properti yang diserap dari industri dalam negeri, semakin kuat dampak pengganda terhadap ekonomi nasional.
BPS juga merencanakan penyusunan Neraca Satelit Perumahan sebagai instrumen ukur baru agar kontribusi sektor ini tercatat lebih akurat dan terintegrasi sebagai basis pembuatan kebijakan berbasis data (data-driven policy).
“Seperti yang disebutkan dalam kajian, ketika sektor properti bergerak, sektor-sektor lain juga ikut bergerak. Ini yang kemudian menciptakan multiplier effect. Karena itu, yang perlu kita dorong adalah bagaimana efek pengganda tersebut bisa semakin maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Amalia.
Baca Juga: Progres BSPS 2026 Capai 13,51 Persen, Kementerian PKP Optimistis Bedah Rumah Tuntas November
Maruarar mengatakan pemerintah terus mengembangkan berbagai skema untuk memperluas pembiayaan perumahan. Dengan pagu Kementerian PKP sekitar Rp11 triliun pada 2027, pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan dan kebijakan agar dukungan terhadap program perumahan memiliki cakupan yang lebih besar.
“Kita punya anggaran PKP tahun depan sekitar Rp11 triliun, tetapi untuk program perumahan bisa sampai Rp184 triliun. Ini melalui berbagai skema, mulai dari pelonggaran GWM BI, KPP, sampai penyaluran FLPP untuk rumah subsidi. Jadi, kita tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi bagaimana berbagai sumber pembiayaan bisa kita gerakkan untuk perumahan,” jelas Maruarar.
Ia menegaskan bahwa berbagai skema pembiayaan tersebut perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, akademisi, dan masyarakat. Karena itu, forum diskusi seperti ini menjadi bagian penting dalam mencari solusi dan menyusun kebijakan perumahan yang lebih tepat.
“Kita terbuka terhadap masukan dari semua pihak, baik pengembang, perbankan, akademisi, BPS, maupun pemangku kepentingan lainnya. Kita membutuhkan terobosan, tetapi tetap sesuai aturan dan harus memberikan manfaat bagi rakyat. Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau, sekaligus sektor properti dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
