POSKOTA.CO.ID - Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kembali menjadi perhatian publik. Jika keinginan tersebut benar-benar terealisasi, Gibran berpotensi menjadi wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang mengakhiri masa jabatannya melalui pengunduran diri.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
Prasetyo menjelaskan, Prabowo tidak menolak keinginan tersebut, tetapi memberikan sejumlah saran. Salah satunya agar Gibran menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara," ujar Prasetyo.
Meski demikian, penyampaian niat mundur tersebut belum berarti Gibran resmi melepaskan jabatannya. Sebagai pembanding, Indonesia pernah mencatat satu peristiwa serupa ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari posisi wakil presiden pada 1956.
Baca Juga: Gibran Batal Mundur dari Wapres? Ini Kata Kuasa Hukumnya
Sejarah Wakil Presiden Indonesia yang Pernah Mengundurkan Diri
Untuk memahami kemungkinan Gibran menjadi wakil presiden kedua yang mundur, menarik melihat kembali keputusan Mohammad Hatta yang mengakhiri masa jabatannya setelah mendampingi Presiden Soekarno selama lebih dari satu dekade.
1. Mohammad Hatta Mundur pada 1956
Mohammad Hatta merupakan Wakil Presiden pertama Indonesia yang mengajukan pengunduran diri. Ia mengirimkan surat kepada DPR pada 20 Juli 1956 untuk menyampaikan keinginannya mengakhiri jabatan tersebut.
Menurut sejarawan Erwin Kusuma dalam pembahasan yang dipublikasikan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), keputusan Hatta tidak terlepas dari perbedaan pandangan politik dengan Presiden Soekarno.
Hatta dikenal mendukung demokrasi parlementer, sedangkan Soekarno mulai mendorong konsep Demokrasi Terpimpin. Perbedaan tersebut membuat hubungan politik keduanya semakin renggang.
"Bung Hatta sudah melihat bahwa Sukarno hubungannya secara politik atau secara pengelolaan negara sudah sangat berbeda dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden di tahun 45 sampai 49. Jadi konsep-konsep dwitunggal itu sudah tidak sejalan dengan pemikiran Bung Hatta," ujar Erwin.
