Dorong Rumah Terjangkau, Kementerian PKP Optimalkan FLPP hingga Pelonggaran GWM BI

Sabtu 26 Sep 2026, 13:18 WIB
Potret Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pemaparan kajian buku Industri Properti untuk Indonesia 8 persen di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 25 September 2026. (Sumber: Istimewa)
Potret Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pemaparan kajian buku Industri Properti untuk Indonesia 8 persen di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 25 September 2026. (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID -  Sektor properti terbukti menjadi salah satu motor utama penggerak ekonomi nasional dengan menyumbang hingga 14,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap 12,62 juta tenaga kerja. Menanggapi potensi besar tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggalang kolaborasi lintas sektor untuk mengejar skema pembiayaan perumahan hingga Rp184 triliun pada 2027.

Langkah ini ditegaskan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam pemaparan kajian buku Industri Properti untuk Indonesia 8 persen di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 25 September 2026.

Menurut Maruarar, dukungan terhadap penyediaan hunian masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada APBN yang terbatas, melainkan butuh terobosan kebijakan bersama perbankan dan pelaku industri.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI yang dipaparkan oleh ekonom Uka Wikarya, dampak sektor properti tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik rumah, melainkan menciptakan multiplier effect (efek pengganda) ke puluhan sektor turunan.

Baca Juga: Kementerian PKP, Danantara, BP BUMN dan BPKP Matangkan Skema Hibah Lahan Meikarta untuk Apartemen Subsidi

Dalam kajiannya, bahwa total kontribusi sektor properti, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencapai 14,67 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025. Sektor tersebut juga menyerap total 12,62 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kontribusi tersebut berasal dari aktivitas konstruksi dan real estat serta keterkaitannya dengan berbagai sektor lain, mulai dari industri bahan bangunan, perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi hingga kegiatan usaha yang mendukung pembangunan dan pengelolaan hunian. Keterkaitan tersebut menciptakan efek pengganda yang luas bagi perekonomian nasional.

Maruarar mengatakan forum tersebut penting untuk membuka ruang diskusi yang lebih luas dalam melihat perkembangan sektor properti.

“Senang sekali kita bisa berdiskusi, termasuk dengan BPS yang baru saja mengeluarkan data Statistik Perumahan. Kita juga ingin mendengar masukan dari para pengembang dan perbankan. Forum seperti ini sangat diperlukan untuk bertukar pikiran dan mencari terobosan,” ujar Maruarar.

Baca Juga: Kementerian PKP Targetkan Bedah 10 Ribu Rumah di Jakarta

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir menegaskan pentingnya memaksimalkan rantai pasok domestik.


Berita Terkait


News Update