POSKOTA.CO.ID,- Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar aliran dana fantastis dari APBN untuk perusahaan milik Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. PT Rans Animasi Indonesia tercatat mengantongi kontrak jumbo senilai Rp14,7 miliar. Dana tersebut berasal dari pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian berbeda. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang kini terpecah menjadi tiga kementerian turut terseret. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menggelontorkan anggaran serupa.
Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, membeberkan rincian kontrak tersebut berdasarkan data pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun 2023-2026 menunjukkan Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024.
Sementara itu, KKP menyusul dengan tiga paket pada rentang tahun 2025 sampai 2026. Pengadaan itu mencakup penayangan konten di akun Instagram serta TikTok milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Kanal YouTube RANS Entertainment serta agenda kehadiran langsung Raffi Ahmad juga masuk dalam daftar kontrak.
Secara rinci, anggaran Kemendikbudristek pada tahun 2024 mengalir untuk beberapa pos belanja digital dan acara. Rinciannya meliputi penayangan video YouTube Rans Entertainment senilai Rp452.698.902. Selain itu, terdapat penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 senilai Rp205.893.300 serta Instagram Story senilai Rp575.655.000.
Baca Juga: KKP Hamburkan Duit Demi Pencitraan Lewat Raffi & Ariel, Alih-Alih Populer Malah Panen Bully!
Pemerintah juga menggelontorkan dana untuk kehadiran dalam acara atau event attendance sebesar Rp2.521.329.200. Terakhir, terdapat pos penayangan TikTok senilai Rp144.423.600. Di sisi lain, KKP mengalokasikan anggaran melalui beberapa direktorat jenderal pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai seragam sekitar Rp3,6 miliar per paket.
Azhim menilai pengadaan jasa influencer ini menunjukkan inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat meminta seluruh instansi hingga pemerintah daerah dan desa mengencangkan ikat pinggang. Namun, belanja untuk jasa influencer justru masih sangat tinggi di tengah pemangkasan pada sektor pelayanan publik dasar. ICW menyoroti kontrasnya nilai belanja digital ini dengan alokasi dana yang diterima oleh pemerintah desa di Indonesia.
"Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03% dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta," ujar Azhim dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Potensi Konflik Kepentingan
ICW menemukan lima persoalan utama dalam proses pengadaan jasa pemengaruh tersebut. Pertama, manfaat dan dampak dari jasa influencer tidak dapat diukur secara jelas dan terbuka oleh publik. Padahal, setiap kementerian telah memiliki biro hubungan masyarakat beserta perangkat komunikasi resmi yang didukung anggaran pajak. Kedua, spesifikasi pengadaan dinilai mengarah pada satu penyedia tertentu dan menutup ruang persaingan usaha. Katalog elektronik mencantumkan secara langsung akun dan kanal spesifik milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Baca Juga: Raffi Ahmad Panen Kritik, Tarif Endorse Rp3,6 Miliar Sekali Kunjungan ke Kampung Nelayan
