POSKOTA.CO.ID - Kelangkaan beras premium di sejumlah ritel modern dinilai bukan disebabkan minimnya produksi padi, melainkan tingginya harga gabah yang membuat produsen dan penggilingan kesulitan memasok beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kondisi itu membuat pemasok menjual beras premium kepada ritel dengan harga di atas HET, sementara ritel modern enggan menjualnya karena berisiko berurusan dengan Satgas Pangan.
"Kalau bahan bakunya tinggi, ya berasnya pasti tinggi, sementara ketika berjualan di hilir, itu produsen beras, penggilingan, nggak boleh menjual di atas HET," ujar Pengamat pertanian Khudori mengatakan saat dihubungi Pos Kota, Minggu, 13 September 2026.
Sementara itu, Khudori mengatakan pemerintah menetapkan HET beras berdasarkan asumsi harga gabah sesuai HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sebesar Rp6.500 per kilogram, yang kini sudah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga: Bansos Beras dan Minyak Disalurkan Hingga Akhir 2025, Begini Cara Cek Penerimanya
Sedangkan sekarang ini, kata dia, harga gabah telah mencapai Rp7.800 hingga Rp8.000 per kilogram.
"Hari ini nggak ada harga gabah Rp6.500. Harga gabah itu bisa tembus Rp8.000 sekarang, Rp7.800, Rp7.900. Artinya apa? Itu Rp6.500 itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau harga gabah tinggi, ya harga berasnya pasti terlampaui HET-nya," beber Khudori.
Khudori menjelaskan, kondisi tersebut paling terasa pada beras premium yang dipasarkan melalui ritel modern.
Untuk beras premium di wilayah Jawa atau Zona 1, HET yang berlaku sebesar Rp14.900 per kilogram, sementara harga pembelian ritel dari pemasok saat ini berada di kisaran Rp15.200 hingga Rp15.500 per kilogram.
Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg Ditambah Minyak Goreng 2 Liter, Berlaku hingga Akhir Tahun 2025
"Ritel-ritel modern itu hari-hari ini membeli dari pemasok itu Rp15.200 sampai Rp15.500," ucap Khudori.
Dengan kondisi tersebut, ritel modern harus menanggung kerugian sekitar Rp300 hingga Rp600 untuk setiap kilogram beras premium yang dijual jika tetap mengikuti HET.
Karena itu, menurut Khudori, sejumlah ritel memilih membatasi jumlah beras premium yang dipajang agar kerugian tidak semakin besar.
"Rugi Rp300 sampai Rp600 gitu. Jadi kalau pun di ritel modern itu ketika ada konsumen yang datang dan menemukan beras ini, itu mungkin dia konsumen mendapatkan itu di atas kerugian ritel," tutur Khudori.
Baca Juga: Harga Beras di Cimahi Mahal, Daya Beli Berkurang
Khudori menilai kondisi tersebut menjelaskan mengapa beras premium relatif sulit ditemukan di ritel modern, sementara masyarakat masih dapat menjumpai beras di agen atau toko tradisional.
Namun, beras yang tersedia di toko-toko tersebut umumnya merupakan beras curah yang dijual dengan harga berbeda.
"Kalau di agen-agen toko sebelah rumah segala macam ada ya, wajar aja, karena yang dijual beras curah. Yang kedua, atau kalau di pasar tradisional, pasar tradisional sejak dulu nggak patuh," jelas Khudori.
Menurut Khudori, beras premium kemasan sebenarnya masih berpotensi tersedia di pasar tradisional. Hanya saja, harga jualnya dapat berada di atas HET karena pedagang tidak menghadapi tekanan yang sama seperti ritel modern dalam menerapkan harga sesuai ketentuan.
Baca Juga: Harga Beras di Jakarta Naik
Selain itu, Khudori juga membantah anggapan bahwa kelangkaan beras premium di ritel saat ini terutama disebabkan dampak El Nino.
Menurutnya, produksi padi hingga saat ini masih relatif baik dan belum menunjukkan tekanan berarti akibat kemarau maupun El Nino.
"Belum terasa. Kalau kita lihat dari produksi padi sampai hari ini, kemarau maupun El Nino itu tekannya belum terasa. Produksi sampai hari ini tuh masih bagus. Produksi sama lah kira-kira dengan tahun lalu," terang Khudori.
Selanjutnya, Khudori memperkirakan dampak kemarau dan El Nino terhadap produksi baru akan lebih terasa pada beberapa bulan mendatang hingga akhir tahun bahkan awal tahun depan. Karena itu, persoalan kelangkaan beras premium di ritel saat ini lebih tepat dilihat sebagai persoalan kebijakan harga.
"Nah, kenapa terjadi seperti ini? (Sudah terjadi kelangkaan beras premium di pasar ritel). Kebijakan yang salah," tegas Khudori.
