Oleh: Joko Lestari
Lagi ramai jadi perbincangan pidato Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan bukan milik seseorang dan selamanya. Maknanya jelas, kekuasaan adalah amanat rakyat yang akan memiliki batas waktu.
Pidato politik itu disampaikan AHY pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat di Gedung DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu, 5 September 2026,
“Apa ada yang salah dalam pidato politik tersebut?” tanya bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Namanya pidato politik sah-sah saja, terlebih dalam rangkaian ulang tahun partainya. Kalaupun isinya memompa semangat para kader untuk memantapkan konsolidasi guna memenangkan pemilu mendatang juga, nggak masalah juga,” ujar mas Bro.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Sikapi Prediksi Bencana Alam, Waspada Harus Panik Jangan
“Tapi masalahnya ini menyinggung soal kekuasaan bukan milik seseorang dan selamanya, sementara kekuasaan sekarang masih berjalan,” ujar Yudi.
“Itu tafsir politik. Jadi kalau pidato politik direspons dengan tafsir politik, juga sah–sah saja, nggak ada yang salah. Itulah demokrasi,” jelas mas Bro.
“Kalau ada yang menafsirkan itu sinyal AHY mau ikut kontestasi dalam pilpres mendatang, gimana?” tanya Yudi.
“Itu juga sah-sah saja. Namanya juga tafsir politik. Lagi pula ketum parpol ikut kontestasi bukan hal yang baru dan tabu. Hampir semua ketum parpol masuk kandidat capres-cawapres dalam setiap gelaran pemilu lima tahun sekali,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Cegah Paparan Abu Vulkanik, Sekolah Online Diperpanjang
“Iya juga, bahkan diajukan langsung oleh parpolnya,” kata Yudi.
“Itu fakta yang tidak terbantahkan. Menjadi persoalan jika belum memasuki tahun politik sudah mencalonkan diri sebagai capres,” kata Heri.
“Sebenarnya nggak masalah juga, mencalonkan diri sebagai capres jauh hari sebelum tahun politik, setidaknya tahapan pemilu dimulai karena bisa dianggap terlalu pagi,” kata mas Bro.
“Kalau jauh hari mencalonkan diri, sepertinya belum ada. Namun, jika dicalonkan baik melalui dukungan dan pernyataan sudah banyak. Sekarang pun sudah bermunculan nama-nama kandidat yang akan dicalonkan,” kata Heri.
“Tapi kekuasaan yang sekarang belum sampai setengah perjalanan, kalau sudah bicara kekuasaan periode lima tahun mendatang, sepertinya kurang etis ya, terlebih menyinggung kekuasaan bukan milik seseorang, dan ada batasnya” ujar Yudi.
“Itu soal etika, dan momen, tapi tidak melanggar norma. Lagian pernyataannya juga normatif,” kata Heri.
“Kekuasaan adalah amanah rakyat. Tiada kekuasaan tanpa batas, begitu adanya. Dalam negara demokrasi Indonesia, kekuasaan baik di pusat maupun daerah dibatasi dalam periode lima tahun, dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Undang-undangnya menyebutkan demikian,” jelas mas Bro.
“Tapi kita sepakat, jangan dulu bicara soal kekuasaan mendatang. Sekarang harus lebih fokus menyelesaikan tugasnya hingga 2029 sebagaimana amanat rakyat,” kata Heri.
