POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk membangun resiliensi berkelanjutan di tengah meningkatnya risiko bencana, perubahan iklim, serta berbagai tantangan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard saat membuka The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), ADEXCO 2026, dan IEE Series Engineering Week 2026 di Jakarta, Rabu 9 September 2026.
Menurut Febrian, pengalaman penanganan dan pemulihan pascabencana menjadi bukti bahwa ketangguhan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja.
Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas, hingga mitra internasional menjadi bagian penting dalam membangun kembali wilayah terdampak.
Baca Juga: IEE Series Energy Week 2026 Soroti Masa Depan Infrastruktur Energi, Data Center, dan Baterai
Belajar dari Pengalaman Gempa Yogyakarta
Febrian mencontohkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi gempa Yogyakarta dua dekade lalu. Setelah bencana terjadi, berbagai elemen bergerak bersama, mulai dari warga dan kelompok masyarakat hingga pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mitra internasional.
“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Febrian.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa resiliensi sejati muncul ketika berbagai institusi mampu bekerja secara terpadu. Pendekatan tersebut diperlukan karena risiko yang dihadapi saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan.
Perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Namun, berbagai institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, serta sistem akuntabilitas masih kerap berjalan secara terpisah.
Resiliensi Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan
Febrian menegaskan, resiliensi tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, ketangguhan perlu menjadi bagian dari kualitas pembangunan itu sendiri. “Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” ujar Febrian.
Ia menambahkan, penerapan resiliensi juga harus dimulai dari tingkat lokal. Ketangguhan nasional pada dasarnya terbentuk dari berbagai keputusan yang dibuat pemerintah daerah dan masyarakat di lapangan.
Hal tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, seperti memperhitungkan risiko iklim saat membangun sekolah dan jalan, melindungi sungai, maupun memastikan pembangunan infrastruktur mempertimbangkan potensi bencana di masa mendatang.
Tiga Prioritas GFSR 2026
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati mengatakan, penyelenggaraan GFSR ke-3 menjadi momentum untuk menerjemahkan gagasan mengenai resiliensi menjadi langkah yang lebih konkret.
Selama 9-10 September 2026, forum tersebut membahas tiga prioritas yang saling berkaitan, yakni integrasi arsitektur, penyelarasan modal, dan perwujudan resiliensi berkelanjutan.
Integrasi arsitektur diarahkan untuk memperkuat keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat sehingga berbagai institusi dapat bekerja secara terkoordinasi.
Sementara itu, penyelarasan modal berfokus pada konektivitas antara pendanaan iklim, pendanaan risiko bencana, dan pendanaan pembangunan untuk mendukung ketangguhan jangka panjang yang lebih berorientasi pada pencegahan.
Prioritas ketiga adalah memastikan komitmen global dan strategi nasional dapat diterjemahkan menjadi aksi di tingkat lokal yang dipercaya masyarakat serta memiliki capaian yang terukur.
Baca Juga: IEE Series Energy Week 2026 Hadirkan 451 Perusahaan dari 28 Negara di JIExpo Kemayoran
ADEXCO 2026 Hadirkan Teknologi Penanggulangan Bencana
Bersamaan dengan GFSR ke-3, ADEXCO 2026 turut menghadirkan inovasi dan teknologi untuk mendukung pengelolaan bencana dan perlindungan sipil di kawasan Asia.
Pameran ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, pengembang teknologi, praktisi, akademisi, masyarakat sipil, serta mitra internasional. Solusi yang ditampilkan mencakup berbagai tahapan manajemen bencana, mulai dari kesiapsiagaan dan tanggap darurat hingga proses pemulihan.
Tahun ini, ADEXCO 2026 diikuti 152 perusahaan dari sembilan negara. Peningkatan jumlah peserta menunjukkan semakin besarnya perhatian terhadap teknologi dan solusi penanggulangan bencana.
Namun, Raditya mengingatkan bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir. Inovasi perlu diikuti kolaborasi dan penerapan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
GFSR ke-3 dan ADEXCO 2026 menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series 2026 dengan tema “Sustainability for Industrial Transformation.” Rangkaian tersebut juga menghadirkan Construction Indonesia, Concrete Show South-east Asia–Indonesia, Mining Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Water Indonesia, serta GIFA & METEC Indonesia.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, peneliti, praktisi, serta mitra internasional dapat semakin kuat sehingga pengetahuan dan inovasi tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh.
