POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk membangun resiliensi berkelanjutan di tengah meningkatnya risiko bencana, perubahan iklim, serta berbagai tantangan pembangunan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard saat membuka The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR), ADEXCO 2026, dan IEE Series Engineering Week 2026 di Jakarta, Rabu 9 September 2026.
Menurut Febrian, pengalaman penanganan dan pemulihan pascabencana menjadi bukti bahwa ketangguhan tidak dapat dibangun oleh satu pihak saja.
Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, komunitas, hingga mitra internasional menjadi bagian penting dalam membangun kembali wilayah terdampak.
Baca Juga: IEE Series Energy Week 2026 Soroti Masa Depan Infrastruktur Energi, Data Center, dan Baterai
Belajar dari Pengalaman Gempa Yogyakarta
Febrian mencontohkan pengalaman Indonesia dalam menghadapi gempa Yogyakarta dua dekade lalu. Setelah bencana terjadi, berbagai elemen bergerak bersama, mulai dari warga dan kelompok masyarakat hingga pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mitra internasional.
“Apa yang terjadi setelahnya sama pentingnya. Warga saling membantu, kelompok masyarakat dan pemerintah daerah merespons. Pemerintah pusat memobilisasi bantuan, dan mitra internasional berdatangan,” ujar Febrian.
Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa resiliensi sejati muncul ketika berbagai institusi mampu bekerja secara terpadu. Pendekatan tersebut diperlukan karena risiko yang dihadapi saat ini semakin kompleks dan saling berkaitan.
Perubahan iklim, risiko bencana, degradasi lingkungan, kerentanan ekonomi, dan pembangunan tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri. Namun, berbagai institusi, mekanisme pendanaan, proses perencanaan, serta sistem akuntabilitas masih kerap berjalan secara terpisah.
Resiliensi Harus Menjadi Bagian dari Pembangunan
Febrian menegaskan, resiliensi tidak seharusnya diposisikan hanya sebagai agenda tambahan dalam pembangunan. Sebaliknya, ketangguhan perlu menjadi bagian dari kualitas pembangunan itu sendiri. “Kita harus mengubah cara kita merencanakan, berinvestasi, membangun, dan mengukur kemajuan,” ujar Febrian.
Ia menambahkan, penerapan resiliensi juga harus dimulai dari tingkat lokal. Ketangguhan nasional pada dasarnya terbentuk dari berbagai keputusan yang dibuat pemerintah daerah dan masyarakat di lapangan.
