JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) bersama Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian terkait pengelolaan angkutan laut (Transjakarta Laut) di Kepulauan Seribu pada 2027.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Budi Awaluddin menegaskan semangat utama di balik langkah ini adalah memberikan hak yang setara bagi seluruh warga Jakarta tanpa terkecuali.
“Semangat utama dari kebijakan ini adalah memberikan pelayanan transportasi yang terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Mereka adalah bagian dari warga Jakarta yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, dan memiliki kepastian jadwal,” kata Budi saat rapat evaluasi bersama Komisi B DPRD Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Selama ini, masyarakat di daratan Jakarta menikmati kemudahan integrasi bus Transjakarta dengan kepastian jadwal dan tarif yang terjangkau.
Baca Juga: Halte Transjakarta jadi Sasaran Vandalisme Demo DPR, Warga Petamburan Pasang Badan
Standar pelayanan berkeadilan inilah yang ingin diboyong ke atas gelombang laut Kepulauan Seribu. Pengalaman panjang Transjakarta dalam menata transportasi perkotaan diharapkan mampu membawa angin segar bagi mobilitas antarpulau.
Kehadiran konektivitas laut yang lebih tangguh dan terjadwal diyakini akan meretas berbagai keterbatasan. Anak-anak pulau bisa lebih tenang mengejar pendidikan, akses layanan kesehatan menjadi lebih cepat, dan denyut ekonomi lokal dapat bergerak lebih kencang. Lebih dari itu, langkah ini menjadi pijakan penting untuk menyokong Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tumbuh inklusif bersama warganya.
“Pemprov DKI saat ini berusaha mengurangi ketimpangan yang ada antara Kepulauan Seribu dan wilayah lain di Jakarta. Jangan sampai ketika Jakarta menjadi kota global, Kepulauan Seribu tertinggal. Kita ingin Kepulauan Seribu tumbuh bersama Jakarta,” ujarnya.
Guna memastikan rencana ini berjalan mulus tanpa mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan warga, Pemprov DKI kini tengah mematangkan berbagai aspek pendukung, mulai dari regulasi, kelembagaan, pengawasan, hingga pembagian kewenangan yang jelas.
Baca Juga: Apakah KRL dan Transjakarta Beroperasi Normal saat Demo DPR 27 Agustus 2026? Cek Update Informasinya
“Kita tidak sedang mengejar siapa yang mengelola kapal, tetapi bagaimana masyarakat Kepulauan Seribu mendapatkan pelayanan transportasi yang lebih baik. Orientasinya satu, yaitu masyarakat Kepulauan Seribu harus mendapatkan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, terjangkau, terjadwal, dan terintegrasi,” ucapnya.
