Sementara itu, GERAM dijadwalkan menggelar aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.
Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi tersebut.
Salah satu tuntutan GERAM yakni meminta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diadili.
Sementara AMDB juga dijadwalkan menyampaikan aspirasi di kawasan yang sama. Dalam aksi tersebut, mereka membawa tiga tuntutan, termasuk mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan meminta hukuman mati bagi koruptor, sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat secara tertib, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Rekayasa Lalu Lintas Tentatif
Sementara itu Polda Metro Jaya bakal menyiapkan rekayasa lalu lintas secara situasional untuk mengantisipasi dampak aksi demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat tersebut.
Namun rekayasa lalu lintas tidak langsung diterapkan secara menyeluruh, melainkan melihat perkembangan situasi di lapangan.
"Rekayasa lalu lintas tentunya akan kita lakukan secara situasional. Apabila jumlah massa meningkat dan berdampak terhadap arus lalu lintas, tentunya akan kita lakukan pengaturan untuk menjaga mobilitas masyarakat tetap berjalan," beber Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi.
Budi menuturkan, pengaturan tersebut juga mempertimbangkan tingginya mobilitas masyarakat di sekitar Gedung DPR tersebut.
Kawasan tersebut menjadi salah satu titik yang dilintasi masyarakat dengan berbagai moda transportasi, termasuk MRT, LRT, dan Transjakarta.
Selain transportasi umum, kepolisian turut memperhitungkan aktivitas masyarakat yang menggunakan layanan ojek online.
Karena itu, pengaturan lalu lintas diupayakan tidak menghambat aktivitas warga yang tetap harus melakukan perjalanan di tengah berlangsungnya aksi.
Budi mengatakan pengerahan personel gabungan yang melibatkan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Jakarta juga akan disesuaikan dengan kondisi aktual.
