POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai pembentukan Kabinet Bayangan merupakan hak politik yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Namun, ia menegaskan kebebasan berekspresi harus dibarengi tanggung jawab publik serta mampu menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Idrus menanggapi deklarasi Kabinet Bayangan yang dibentuk koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas akademisi, peneliti, dan aktivis sebagai mitra kritis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kabinet Bayangan yang diumumkan pada Juli 2026 itu beranggotakan 15 menteri bayangan dan dipimpin Feri Amsari sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kelompok tersebut menyatakan pembentukannya bertujuan memperkuat fungsi checks and balances melalui penyusunan alternatif kebijakan berbasis riset, bukan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah.
Baca Juga: Ekonomika Pancasila: Presiden Prabowo dan Penyehatan Negara
Usai deklarasi, Kabinet Bayangan juga telah menggelar rapat perdana. Feri Amsari menyebut inisiatif itu lahir dari kekhawatiran terhadap melemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah serta minimnya oposisi formal di parlemen.
Menanggapi hal tersebut, Idrus mengatakan demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan maupun membentuk berbagai inisiatif politik.
"Di era demokrasi orang memang bisa membuat apa saja. Yang serius bisa, yang sensasional juga bisa, bahkan membuat bayangan juga bisa. Persoalannya adalah apa niatnya dan sejauh mana memberikan kemaslahatan bagi publik," kata Idrus dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Agustus 2026.
Menurutnya, demokrasi tidak hanya menjamin kebebasan berekspresi, tetapi juga menuntut tanggung jawab, dedikasi, dan kejujuran dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Rekening Siluman Sedot Duit BGN, Sudaryono Seperti Buldozer Prabowo
Idrus menilai alasan pembentukan Kabinet Bayangan yang didasarkan pada anggapan melemahnya fungsi oposisi masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Ia menegaskan tidak ada kelompok yang memiliki otoritas untuk mengklaim suatu kebijakan pemerintah benar atau salah secara sepihak.
"Dalam demokrasi setiap warga negara memang memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik," ujarnya.
Menurut Idrus, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, koreksi, dan perdebatan yang konstruktif, bukan berubah menjadi klaim kebenaran yang bersifat mutlak.
Baca Juga: Presiden Prabowo Didesak Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Eks Jampidsus Febrie
Idrus juga mengingatkan agar ruang publik tidak berubah menjadi arena penghakiman politik. Ia menilai kecenderungan menjadikan opini publik layaknya putusan pengadilan justru dapat menurunkan kualitas demokrasi.
"Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap pemerintah," katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar kehidupan politik nasional tidak terjebak dalam apa yang disebutnya sebagai "inflasi simbolik", yaitu bertambahnya simbol maupun atraksi politik tanpa diiringi peningkatan kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa.
Baca Juga: Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Ini Tujuannya Didirikan oleh Prabowo
Kritik Harus Berujung pada Solusi
Idrus menilai Indonesia tidak kekurangan kelompok yang mampu mengkritik pemerintah. Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana kritik tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak publik menguji setiap kreativitas politik melalui tiga pertanyaan, yakni apakah mampu memperluas pengetahuan publik, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan nasional, dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan sekadar sensasi politik.
Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak bergeser dari politik penyelesaian masalah (problem solving politics) menjadi politik demonstrasi (demonstrative politics), yang lebih berorientasi pada menarik perhatian publik dibanding menghadirkan solusi.
Menurut Idrus, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan strategis, mulai dari produktivitas ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, pengembangan kecerdasan buatan (AI), hingga perubahan iklim. Seluruh tantangan tersebut membutuhkan riset, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen jangka panjang.
"Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang paling gaduh, melainkan demokrasi yang paling produktif. Mari kita hidup nyata, jangan hidup dalam bayang-bayang," pungkasnya.
