Ia menegaskan tidak ada kelompok yang memiliki otoritas untuk mengklaim suatu kebijakan pemerintah benar atau salah secara sepihak.
"Dalam demokrasi setiap warga negara memang memiliki hak untuk berpendapat. Tetapi tidak seorang pun memperoleh hak istimewa untuk menjadikan pendapatnya sebagai ukuran kebenaran publik," ujarnya.
Menurut Idrus, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, kritik yang sehat harus membuka ruang dialog, koreksi, dan perdebatan yang konstruktif, bukan berubah menjadi klaim kebenaran yang bersifat mutlak.
Baca Juga: Presiden Prabowo Didesak Bentuk Tim Independen Usut Korupsi Eks Jampidsus Febrie
Idrus juga mengingatkan agar ruang publik tidak berubah menjadi arena penghakiman politik. Ia menilai kecenderungan menjadikan opini publik layaknya putusan pengadilan justru dapat menurunkan kualitas demokrasi.
"Ruang publik tidak lagi menjadi arena pertukaran argumentasi, tetapi berubah menjadi ruang yang memproduksi vonis-vonis politik terhadap pemerintah," katanya.
Selain itu, ia mengingatkan agar kehidupan politik nasional tidak terjebak dalam apa yang disebutnya sebagai "inflasi simbolik", yaitu bertambahnya simbol maupun atraksi politik tanpa diiringi peningkatan kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa.
Baca Juga: Apa Itu Universitas Republik Indonesia? Ini Tujuannya Didirikan oleh Prabowo
Kritik Harus Berujung pada Solusi
Idrus menilai Indonesia tidak kekurangan kelompok yang mampu mengkritik pemerintah. Tantangan yang lebih penting adalah bagaimana kritik tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengajak publik menguji setiap kreativitas politik melalui tiga pertanyaan, yakni apakah mampu memperluas pengetahuan publik, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan nasional, dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan sekadar sensasi politik.
Ia juga mengingatkan agar demokrasi tidak bergeser dari politik penyelesaian masalah (problem solving politics) menjadi politik demonstrasi (demonstrative politics), yang lebih berorientasi pada menarik perhatian publik dibanding menghadirkan solusi.
Menurut Idrus, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan strategis, mulai dari produktivitas ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, pengembangan kecerdasan buatan (AI), hingga perubahan iklim. Seluruh tantangan tersebut membutuhkan riset, inovasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta komitmen jangka panjang.
