Ronald menyebut dugaan transaksi dokumen itu bernilai sekitar 15 dolar Amerika Serikat per metrik ton.
Selain meminta pemeriksaan terhadap penerbit dokumen, KOSMAK juga meminta penyidik menelusuri pihak-pihak yang diduga membeli maupun memanfaatkan dokumen tersebut.
Organisasi tersebut turut meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan PT KPI Kacci Purnama Indah yang disebut melakukan aktivitas penambangan di kawasan hutan Blok Matarappe pada periode 2021–2023 dengan memanfaatkan fasilitas pemuatan di Jetty AKP dan KDI.
Tak hanya itu, KOSMAK juga mempertanyakan penggunaan jetty di kawasan Morombo sebagai lokasi pengapalan bijih nikel PT Bosowa Mining.
"Kalau melihat posisi IUP-nya, tidak masuk akal PT Bosowa Mining melakukan pengapalan dari jetty di kawasan pesisir Morombo. Karena itu perlu dipastikan sumber ore yang dikapalkan benar-benar berasal dari wilayah IUP perusahaan," ujar Ronald.
Dalam laporannya, KOSMAK meminta penyidik memeriksa berbagai dokumen dan data operasional pertambangan, mulai dari koordinat asal bijih nikel, data produksi, stok ore, laporan surveyor, dokumen pengangkutan, manifest tongkang, kontrak penjualan, pembayaran royalti, hingga data penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Baca Juga: Demo di Jakarta Memanas, Massa Aksi Dihadang Aparat di Jalan Sudirman
Selain itu, penyidik juga diminta menelusuri mekanisme penerbitan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), pelaksanaan kerja sama operasional, serta penggunaan dokumen yang diduga dipakai untuk menyamarkan asal-usul bijih nikel.
"Kami meminta seluruh pihak yang terlibat diproses sebagai dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," kata Ronald.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari PT Bosowa Mining maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam laporan KOSMAK terkait tuduhan tersebut.
Bosowa Mining, KOSMAK, Kortas Tipidkor, Tambang Nikel, Konawe Utara, RKAB, Dokumen Terbang, Korupsi, Sulawesi Tenggara, Berita Hukum
