POSKOTA.CO.ID – Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) melaporkan PT Bosowa Mining kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dokumen dalam tata niaga nikel, dugaan aktivitas pertambangan di kawasan hutan di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP), hingga dugaan penurunan nilai denda administrasi yang disebut berpotensi merugikan keuangan negara.
Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, mengatakan pihaknya meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut KOSMAK, PT Bosowa Mining diduga melakukan aktivitas penambangan sekitar 400 ribu metrik ton bijih nikel di kawasan hutan di luar wilayah IUP selama kurang lebih tiga tahun.
Ronald menyebut, berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pelanggaran tersebut berpotensi dikenai denda administrasi hingga sekitar Rp600 miliar.
Namun, KOSMAK menduga terdapat indikasi penurunan nilai denda yang tengah dikompromikan menjadi sekitar Rp100 miliar.
"Potensi denda administrasi berdasarkan perhitungan Dirjen Gakkum Kementerian ESDM sekitar Rp600 miliar. Dalam realisasinya terdapat indikasi nilai denda administrasi tengah dikompromikan melalui praktik mark down menjadi sekitar Rp100 miliar. Kondisi itu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara," kata Ronald dalam keterangan tertulis, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Demo di Jakarta Memanas, Massa Aksi Dihadang Aparat di Jalan Sudirman
Dugaan Penyalahgunaan Dokumen RKAB
Dalam laporannya, KOSMAK juga menyoroti persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterbitkan untuk PT Bosowa Mining dalam beberapa tahun terakhir.
Perusahaan diketahui memperoleh persetujuan RKAB produksi sebesar 750 ribu metrik ton pada 2022, meningkat menjadi 3 juta metrik ton pada 2023, serta 1,75 juta metrik ton pada 2024.
Menurut KOSMAK, dokumen tersebut diduga digunakan untuk melegitimasi peredaran bijih nikel yang berasal dari luar wilayah izin usaha pertambangan. Praktik tersebut dikenal sebagai penjualan "dokumen terbang".
