POSKOTA.CO.ID - Nama Aviwkila menjadi perbincangan setelah merilis lagu berjudul "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Lagu tersebut menarik perhatian warganet karena liriknya dianggap menggambarkan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.
Dalam waktu singkat, potongan lagu itu ramai dibagikan melalui media sosial. Sejumlah pendengar menyoroti pesan yang disampaikan Aviwkila, terutama tentang kebebasan menyampaikan pendapat, ketidakadilan, hingga kondisi sosial masyarakat.
Namun, di tengah meningkatnya perhatian publik, duo musik asal Indonesia ini justru mengumumkan keputusan untuk rehat sementara dari media sosial.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun resmi mereka. Aviwkila menjelaskan bahwa keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan sejumlah risiko, termasuk laporan terhadap konten yang mereka unggah hingga beberapa di antaranya dihapus oleh platform.
Meski begitu, lagu "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" tetap dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital.
Baca Juga: Pengamat Sebut 100 Ribu Personel TNI Disiagakan di Jakarta untuk Antisipasi Gangguan Keamanan
Alasan Aviwkila Rehat dari Media Sosial
Keputusan Uki Digie Sulaiman dan Thana Ajeng Purishita untuk mengurangi aktivitas di media sosial bukan berarti keduanya berhenti berkarya atau tidak lagi peduli terhadap persoalan yang sedang terjadi.
Dalam pernyataannya, Aviwkila menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum melanjutkan aktivitas mereka di ruang digital.
"Bukan karena kami tidak lagi peduli. Bukan pula karena kami mengubah apa yang kami yakini. Namun, kami menyadari ada risiko yang perlu kami pertimbangkan lebih jauh," tulis Aviwkila.
Salah satu pertimbangan utama mereka adalah keselamatan dan ketenangan keluarga. Apalagi, Uki dan Thana memiliki tiga anak yang masih kecil.
Selain itu, mereka mengaku menghadapi sejumlah laporan terhadap konten yang diunggah. Beberapa konten bahkan disebut mengalami penghapusan hingga terkena pelanggaran kebijakan platform.
