Kita tentu tak ingin karakteristik masyarakat desa menjadi pudar akibat salah kelola. Kita tentu tak rela jika sikap toleransi, gotong royong, guyub, rukun, saling menghormati, musyawarah mufakat sebagai budaya bangsa tergusur akibat pembangunan fisik yang tidak disertai pembangunan manusia selengkapnya dengan mental dan budayanya.
Kita tak berkehendak juga potensi gotong royong, guyub rukun yang luar biasa dimanfaatkan dengan mengatasnamakan program pemerintah, tapi dijadikan alat untuk memuluskan konsentrasi kekuasaan ekonomi oleh sekelompok kaum elite.
Kita tak ingin demokrasi ekonomi hanya sebatas di tataran kebijakan, tapi lemah dalam pelaksanaan di lapangan, seperti dikatakan Pak Harmoko dalam kolom “Kopi Pagi” di media ini.
Ekonomi rakyat bisa kita maknai kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat, bukan di tangan pasar atau segelintir orang, apalagi di tangan asing.
Tafsir boleh berbeda, tetapi satu hal yang tak boleh dilupakan adalah pengelolaan ekonomi harus berasaskan kekeluargaan, kemitraan, kedaulatan, dan keadilan. Ini menuntut adanya jaminan berlangsungnya pemerataan terhadap faktor produksi.
