POSKOTA.CO.ID - “Jika mengatakan yang benar sebagaimana adanya saja sulit, apalagi menegakkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya. Meski begitu, seberat apa pun kesulitan menghadang, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan karena itulah perintah undang-undang," kata Harmoko.
Masyarakat adil makmur, yang adil dalam kemakmuran dan makmur yang berkeadilan sebagaimana cita-cita bangsa dan negara dapat terwujud jika kebenaran dan keadilan ditegakkan secara baik dan benar.
Itulah sebabnya ajakan "berani membela kebenaran dan keadilan" sudah terukir sejak negeri ini berdiri, telah secara gamblang dirinci dalam butir-butir pengamalan sila kedua falsafah bangsa kita, Pancasila.
Lantas siapa yang mengamalkannya? Jawabnya kita semua. Negara tentu berkewajiban hadir dan bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaannya. Dari mulai mengedukasi, memfasilitasi, mengalokasikan anggaran, memberi kewenangan kepada badan/lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan keadilan hingga evaluasinya.
Baca Juga: Kopi Pagi : Cepat dan Bijak
Tidak menutup kemungkinan, presiden langsung bertindak melalui kewenangannya, untuk membela kebenaran dan keadilan dengan tidak membiarkan kesalahan terjadi berlarut. Mencopot atau mengganti jabatan kepala lembaga , bagian dari upaya menegakkan kebenaran dan keadilan demi kemakmuran dan keadilan bagi rakyat.
Kita sebagai warga negara, sebagai anak bangsa ikut pula berkewajiban mengamalkan, mulai dari masing-masing individu, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama. Perlu kesungguhan dan keberanian karena kebenaran takkan terungkap jika masyarakat tak berani mengungkapnya atau mendirikannya. Kesalahan akan selamanya tersembunyi, jika saling menutupi.
Kuncinya terletak kepada diri kita masing-masing. Beranikah mengatakan kebenaran yang sesungguhnya meski terasa pahit untuk mengatakannya? Maukah menguak kesalahan meski risiko buruk bakal dihadapi.
Kadang kita tahu persis fakta yang sesungguhnya sebagai sebuah kebenaran, tetapi karena satu dan lain hal, kita tidak berani mengatakannya. Begitu juga kita tahu kesalahan yang dilakukan seseorang, tapi karena satu dan lain hal, terpaksa "berkura-kura di dalam perahu" alias "pura-pura tidak tahu.
Baca Juga: Kopi Pagi: Bersama Tanpa Prasangka dan Curiga
Ini manusiawi, tetapi demi kepentingan yang lebih besar, haruskah senantiasa bersikap menutupi kesalahan yang terjadi? Membiarkan kebenaran dan keadilan semu terus mewarnai sekeliling kita, terlebih dalam lingkaran kekuasaan yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak.
