Oleh : Joko Lestari
POSKOTA.CO.ID – Ada hal urgen disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang bertekad memangkas badan usaha milik negara (BUMN) dari lebih 1.000 menjadi sekitar 250 agar lebih efisien dan transparan.
Seperti diberitakan, dengan lebih dari 750 BUMN akan ditutup dalam rangka penataan perusahaan-perusahaan negara. Dinilai, jumlah BUMN yang terlalu banyak menyebabkan tingginya beban organisasi, mulai dari direksi hingga komisaris di masing – masing perusahaan. Terlebih perusahaan tersebut tidak mendatangkan keuntungan.
“Beban berat, jika diteruskan jalannya tersendat, akhirnya bia sekarat ya,” kata bung Heri mengawali obrolan warteg bersama sohibnya, mas Bro dan bang Yudi.
“Ditutup saja tidak cukup, jika tanpa perbaikan kinerja dan tata kelola. Artinya harus ada solusi lebih lanjut soal tata kelola BUMN secara keseluruhan,” ujar Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Safari Loloskan PSI Ke Senayan
“Itu sudah pasti, setidaknya anggaran untuk menggaji ribuan direksi dan komisaris dari ratusan BUMN itu bisa dialihkan,” kata Heri.
“Seperti disinggung Presiden Prabowo kalau terdapat 750 BUM berarti ada 750 dirut, berapa direksi dan komisaris,” kata mas Bro.
“Kalau setiap BUMN terdapat empat direktur berarti sekitar 3.000 direktur, belum lagi komisaris. Jika satu BUMN terdapat 5 komisaris, berapa jumlahnya, dikalikan saja sendiri kira – kira berapa,” tambah Heri.
“Berapa gaji direksi dan komisaris BUMN ya?” tanya Yudi.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Integritas Perlu Realitas, Tak Sebatas Di Atas Kertas
“Mana kutahu, aku bukan direksi BUMN kok.Yang jelas direksi BUMN adalah jabatan bergengsi dengan gaji tinggi,” jawab Heri.
“Kalau perusahaan untung gede, nggak masalah,. Yang repot, sudah nggak untung gaji tetap gede. Lantas anggaran dari mana untuk menggaji mereka? Kata Pak Presiden, itu uang rakyat,” urai mas Bro.
“Yang ironis lagi, sudah gajinya tinggi masih ada yang korupsi. Ibaratnya sudah digaji rakyat, masih korupsi uang rakyat,” celatuk Yudi.
“Rakyat mendukung BUMN yang terus menerus merugi tak perlu dipertahankan lagi,” kata Heri.
Baca Juga: Obrolan Warteg: Kehendak Rakyat, Bukan Pribadi
“Jangan beban negara kian berat,. di tengah kondisi ekonomi kian menghadapi tantangan akibat ancaman resesi global, belum lagi krisis energi dunia,,” kata mas Bro.
“Kita tak berharap timbul kesan BUMN menjadi ‘bancakan’ oleh berbagai kepentingan,” ujar Yudi.
“Istilah itu bukan haru, sudah lama kita dengar. Ke depan, istilah itu tak ada lagi, yang muncul kemudian, BUMN hebat dan bermartabat karena dikelola secara profesional oleh SDM yang berintegritas,” urai mas Bro.
“Semoga segera terwujud,” doa Heri.
