Dalam kesempatan tersebut, Tito mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera hingga tahun 2028 sebesar Rp100,1 triliun.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan 33 kementerian dan lembaga, yang terdiri atas 23 kementerian/lembaga utama serta 10 kementerian/lembaga pendukung.
Tito mendorong seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat proses pengajuan serta pencairan anggaran agar program rehabilitasi dapat segera direalisasikan.
Baca Juga: Wamendagri Bima Apresiasi SAPA UMKM sebagai Langkah Penguatan Ekosistem Usaha
“Jika anggaran sudah ditransfer dan dapat digunakan, maka percepatan pembangunan akan berjalan jauh lebih cepat,” katanya.
Sembari menunggu pelaksanaan program dari kementerian dan lembaga terkait, Tito meminta pemerintah daerah memanfaatkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk menangani kebutuhan mendesak di wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat, kata dia, telah menyalurkan tambahan TKD sebesar Rp10,6 triliun kepada seluruh pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Ia juga mengapresiasi sejumlah daerah yang menerima tambahan dana tersebut namun tetap memberikan hibah kepada wilayah lain yang terdampak lebih berat dan masih membutuhkan dukungan.
“Dengan anggaran TKD yang tersedia saat ini, pemerintah daerah diharapkan dapat bergerak lebih cepat dalam menangani berbagai kebutuhan pemulihan di lapangan,” ujarnya.
Tito berharap seluruh elemen masyarakat dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pemulihan.
“Kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak, termasuk tokoh masyarakat di tiga daerah terdampak, agar proses pemulihan dapat berjalan melalui semangat gotong royong,” katanya.
