Pemulihan Pascabencana Sumatera Tunjukkan Kemajuan, Tito Karnavian Prioritaskan Infrastruktur Permanen

Kamis 18 Jun 2026, 18:38 WIB
Potret Mendagri, Tito Karnavian. (Sumber: Istimewa)
Potret Mendagri, Tito Karnavian. (Sumber: Istimewa)

POSKOTA.CO.ID – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif.

Pemerintah kini memfokuskan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pada pembangunan infrastruktur permanen guna mempercepat pemulihan wilayah terdampak.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Tito, sejumlah indikator menunjukkan kemajuan signifikan dalam proses pemulihan di tiga provinsi terdampak. Perkembangan tersebut terlihat dari membaiknya layanan pemerintahan, sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur strategis, hingga pembangunan hunian sementara (huntara).

Baca Juga: Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penyelesaian RAP Dana Otsus Tambahan dan DTI Tahun 2026

Ia menjelaskan bahwa penanganan bencana di Sumatera kini telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, fokus pemerintah selanjutnya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur permanen yang masih mengalami kerusakan.

“Prioritas ke depan adalah mempermanenkan berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan, baik yang berstatus nasional maupun daerah, termasuk yang belum tersentuh penanganan,” ujar Tito.

Infrastruktur Jalan dan Jembatan jadi Fokus Utama

Tito menegaskan pembangunan infrastruktur permanen menjadi langkah penting untuk mendukung aktivitas masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Ia menyebut perbaikan jalan dan jembatan harus segera dilaksanakan, baik melalui pemerintah daerah maupun pemerintah pusat apabila diperlukan.

Baca Juga: Dukung Program 3 Juta Rumah, Mendagri-Menteri PKP Segera Revisi Definisi MBR dan Hapus Hambatan Domisili

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar proses rehabilitasi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.


Berita Terkait


News Update